Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kanan) berbincang bersama Wakapolri Komjen Budi Gunawan (kiri) usai memberikan santunan kepada keluarga korban teror Thamrin di kompleks Mabes Polri, Jakarta, 22 Januari 2016. Teror Sarinah terjadi pekan lalu, tepatnya pada Kamis, 14 Januari 2016. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, mengatakan partainya lebih setuju Kepala Kepolisian Republik Indonesia diganti. Alasannya supaya regenerasi dan kaderisasi jabatan Kapolri berjalan sebagaimana mestinya.
Nasir menambahkan, bila Presiden Joko Widodo ingin memperpanjang masa jabatan Jenderal Badrodin Haiti, perlu alasan hukum sebagai pembenaran. Hal ini untuk menghindari kesan perpanjangan masa jabatan dilakukan karena keinginan Presiden Jokowi. "Ketimbang kebutuhan organisasi Polri," ujarnya saat dihubungi, Senin, 6 Juni 2016.
Meski begitu, Nasir berujar, fraksinya akan mendukung calon yang diajukan Presiden Jokowi. Sebab, dalam pengajuan nama, presiden telah menerima masukan dari Kompolnas dan pertimbangan dari berbagai pihak.
Sesuai dengan pengamatan Fraksi PKS, kata Nasir, semua perwira tinggi Polri, yang saat ini berbintang tiga, layak dicalonkan menjadi Kapolri. Ia meminta Presiden mempertimbangkan senioritas agar keseimbangan dan soliditas di dalam Polri terjaga.
Saat disinggung mana yang lebih baik dari dua calon yang namanya kerap disebut, yakni Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Komisaris Jenderal Budi Waseso, Nasir memilih Budi Gunawan. "Keduanya bagus, tapi yang lebih berpengalaman dan senior adalah BG," tuturnya.
