TEMPO.CO, Semarang - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah hingga kini masih dihinggapi persoalan dana pengawasan. Meski tahapan pilkada sebentar lagi akan dimulai tapi rata-rata panitia pengawas pilkada atau panwaslu di wilayah tersebut masih kekurangan dana.
Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah Juhanah menyatakan dari tujuh daerah yang menggelar pilkada 2017, baru Kabupaten Brebes yang anggarannya terbilang sudah maksimal sesuai yang dibutuhkan.
“Sedangkan enam kabupaten/kota lainnya masih di bawah standar yang telah diajukan,” kata Juhanah kepada Tempo, Jumat, 3 Juni 2016.
Di Brebes, Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah mengajukan dana pengawasan Rp 11,117 miliar. Pemerintah Kabupaten Brebes mengabulkan Rp 11,078 miliar.
Sedangkan di Jepara, dari Rp 9 miliar yang diajukan ke bupati, hanya diberi Rp 4,2 miliar. Di Batang, dari yang diajukan Rp 8,8 miliar hanya disetujui Rp 4,3 miliar, Pati mengajukan Rp 12,3 miliar hanya diberi Rp 6,6 miliar, dan Cilacap mengajukan Rp 12,7 miliar tapi hanya diberi Rp 7,1 miliar.
Adapun di dua daerah lain hingga kini anggaran untuk panwaslu belum final karena masih dibahas. Kota Salatiga mengajukan anggaran Rp 3 miliar tapi baru tersedia Rp 1 miliar. Panwaslu Kota Salatiga sudah mengajukan tambahan Rp 1,1 miliar tapi masih dalam tahap pembahasan. Di Banjarnegara, panwaslu setempat mengajukan Rp 10,2 miliar tapi baru tersedia Rp 2 miliar.
Panwaslu Banjarnegara sudah mengajukan tambahan Rp 2,6 miliar tapi masih dalam pembahasan. Dana pengawasan tersebut yang menganggarkan adalah bupati/wali kota di masing-masing tujuh kabupaten/kota melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah murni dan APBD Perubahan 2016.
Ketua Bawaslu Jawa Tengah Abhan Misbah menyatakan anggaran yang disediakan dari APBD kecil karena dulu perencanaannya tidak mempertimbangkan adanya honor pengawas tempat pemungutan suara (TPS). “Sementara pilkada 2017 mendatang harus ada pengawas TPS,” kata Abhan.
Bawaslu Jawa Tengah masih berupaya agar anggaran pengawasan pilkada di tujuh daerahnya bisa ditambah. “Tidak mesti harus banyak tapi yang proporsional untuk menunjang kesuksesan pilkada,” kata Abhan.
Anggota Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Jepara, Muhammad Olies, mengakui mengajukan anggaran Rp 9,1 miliar. Anggaran itu kemudian dirasionalisasi menjadi Rp 7,6 miliar. Setelah dibahas Pemerintah Kabupaten Jepara, akhirnya hanya dialokasikan anggaran Rp 4,1 miliar. Belakangan Pemerintah Jepara memberikan tambahan Rp 100 juta sehingga menjadi Rp 4,2 miliar. Namun, Olies menyebut saat ini proses penganggaran pengawasan belum final. “Masih ada proses negosiasi lagi. Kami berharap anggaran pengawasan bisa ditambah,” katanya.
ROFIUDDIN
Berita terkait
Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya
10 jam lalu
Gerindra sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Demokrat untuk Pilkada Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaHakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
16 jam lalu
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda
18 jam lalu
Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg
22 jam lalu
Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini
Baca SelengkapnyaMinta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU
1 hari lalu
KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?
Baca SelengkapnyaDPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini
2 hari lalu
Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK
2 hari lalu
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.
Baca Selengkapnya10 Makanan Khas Kota Semarang yang Wajib Dicoba: Yang Manis Hingga Asin
3 hari lalu
Wingko babat merupakan makanan tradisional dari area Kota Semarang. Kudapan dari parutan kelapa, tepung beras ketan dan gula ini cocok buat ngeteh.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa
4 hari lalu
Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaBerusia 477 Tahun, Berikut Sejarah Kota Semarang Hingga Peristiwa Pertempuran Lima Hari
4 hari lalu
Sejarah Kota Semarang bermula pada abad ke-8 M, bagian dari kerajaan Mataram Kuno bernama Pragota, sekarang menjadi Bergota menjadi pelabuhan.
Baca Selengkapnya