Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menghadiri Simposium Anti PKI hari kedua di Balai Kartini, Jakarta, 2 Juni 2016. TEMPO/Hans Yo
TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pemerintah tak akan meminta maaf terhadap korban tragedi 1965. Gatot menyatakan hal itu saat ditanya soal kemungkinan isi rekomendasi simposium tragedi 1965 yang akan disodorkan kepada pemerintah.
"Pemerintah mana yang minta maaf? Saya ingatkan, jangan katakan pemerintah akan minta maaf," kata Gatot saat menghadiri acara simposium anti-PKI di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2016.
Gatot mengklaim keputusan pemerintah tidak akan meminta maaf sudah final. "Tak ada minta maaf. Itu isu, pengkhianat pemerintah. Tak pernah keluar (pernyataan) itu dari Jokowi," ujarnya.
Gatot menolak berkomentar soal rekomendasi hasil simposium anti-PKI yang rencananya akan digabungkan dengan rekomendasi simposium sebelumnya, yang diadakan di Hotel Aryaduta, pada April 2016. "Ini simposium yang mengadakan siapa? Pemerintah, bukan? Bukan kan?" katanya.
Ketua panitia simposium anti-PKI, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Kiki Syahnakri, berharap bisa berdialog memadukan rekomendasi dengan panitia simposium Tragedy 1965. Hasil rekomendasi simposium yang dipimpinnya juga akan diserahkan kepada pemerintah oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo.
Agus sempat menilai wajar bila terjadi saling sanggah soal pendapat dan rekomendasi. Namun dia berharap panitia kedua simposium bisa bekerja sama memfinalkan kebijakan untuk pemerintah terkait dengan isu ini. "Ini akan memperkaya khazanah pemerintah," tuturnya.
