Korupsi Bansos, Kejaksaan Seluma Tahan Anggota DPRD Gerindra  

Reporter

Editor

Erwin prima

Kamis, 2 Juni 2016 08:41 WIB

Ilustrasi narapidana/tahanan/penjara. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.CO, Bengkulu - Kejaksaan Negeri Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, menahan seorang anggota Dewan dari Partai Gerindra, Suanto, karena terlibat dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) pembangunan sekolah pada Rabu, 1 Juni 2016.

Menurut Kasi Intelijen Kejari Tais Citra Apriadi, Suanto ditahan bersama staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, Binanto.

"Keduanya diduga terlibat dalam korupsi dana bansos pembangunan sekolah yang menyebabkan kerugian negara Rp 346 juta," kata Citra saat dihubungi Kamis, 2 Juni 2016.

Tindakan itu dilakukan Suanto saat ia belum menjabat anggota Dewan. Ketika itu ia menjabat sebagai ketua komite sekolah.

Citra mengatakan penetapan kedua tersangka berdasarkan audit BPKP pada 3 Mei 2016, yang menemukan kerugian negara Rp 346 juta dari total anggaran pembangunan Rp 1,6 miliar.

"Setelah dilakukan pemeriksaan maraton terhadap keduanya, sekitar jam 18.00 WIB, keduanya ditetapkan tersangka dan ditahan," katanya.

Seperti diketahui kegiatan bansos pembangunan gedung sekolah tersebut dilaksanakan secara swakelola dengan total anggaran Rp 1,6 miliar bersumber dari APBNP Tahun 2013-2014.

PHESI ESTER JULIKAWATI

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Gempa Terkini, Kota Bengkulu dan Seluma Bergetar Lagi Sore Ini

5 Februari 2021

Gempa Terkini, Kota Bengkulu dan Seluma Bergetar Lagi Sore Ini

Gempa terkini tak mengguncang sekuat Sabtu sore lalu.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya