Calon ketua umum Setya Novanto (tengah) sedang dipijiti oleh istrinya saat penghitungan suara dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Partai Golkar bergabung dengan pemerintah memunculkan pertanyaan tentang jumlah menteri asal partai itu yang ingin ditempatkan di Kabinet Kerja. Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan adalah tokoh-tokoh senior Golkar.
Menurut pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, JK dan Luhut memiliki peran signifikan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Mereka powerfull,” katanya kepada Tempo, akhir pekan lalu.
Dia menjelaskan, JK kuat dalam bidang ekonomi selain politik. Sedangkan Luhut kuat pada bidang keamanan dan pertahanan. Nama mereka juga disebut-sebut dalam pemilihan Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali pada medio Mei lalu. Bahkan JK dan Luhut dikabarkan bersaing dalam kebijakan penggarapan proyek listrik 35 ribu megawatt.
Walau begitu, Ikrar meneruskan, JK dan Luhut masuk kabinet bukan mewakili Golkar, melainkan dalam kapasitas sebagai pribadi. Maka, menilik kekuatan politik faktual, Golkar bisa saja menambahkan kadernya untuk masuk kabinet, tapi tak bisa banyak. “Cukup satu orang lagi, jangan lebih,” ucapnya.
Ikrar membandingkan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang notabene pemenang pemilu dan pemilihan presiden 2014. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu memiliki wakil empat menteri dan satu Sekretaris Kabinet. Padahal PDIP berkeringat untuk membuat Joko Widodo menjadi presiden.
Berbeda dengan Golkar, yang menentang Jokowi sejak pemilu dalam Koalisi Merah Putih antara lain bersama Partai Gerindra. “PDIP bisa jengah kalau Golkar kebanyakan di kabinet,” ujar Ikrar.
Di sisi lain, menurut Ikrar, Golkar memberikan tawaran yang sangat menarik kepada Presiden Jokowi. Sebagai runner up Pemilu 2014, Golkar tegas menyatakan meninggalkan KMP dan akan mencalonkan Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. Golkar pun kuat di parlemen. Selain banyak kadernya duduk sebagai pemimpin komisi, Ketua DPR Ade Komaruddin juga kader Golkar.
