TEMPO Interaktif, Singaraja:Bupati Buleleng Putu Bagiada merasa kewibawaannya terusik. Perasaan itu bermula dari arena Musyarawarah Cabang Partai Demokrat Buleleng pada 9 Mei lalu. Bagiada yang yakin akan dipilih dalam musyawarah itu, ternyata gagal meraih suara terbanyak.Putu Bagiada kalah atas kandidat lainnya. Dari 12 utusan yang memiliki hak suara dia hanya meraih 5 suara. Adapun pesainggnya Dharma Wijaya unggul dengan 7 suara. Dharma Wijayalah yang akhirnya memimpin Partai Demokrat Buleleng.Bagiada mengklaim, dirinya maju dalam pencalonan ketua partai atas petunjuk Presiden Soesilo Bambang Yudoyono. "Sebagai kepala daerah saya merasa dilecehkan," kataBagiada, Jumat. Logikanya, kata dia, kalau Presiden yang meminta keputusan untuk memilih ketua partai dilakukan dengan musyawarah-mufakat. "Bukan dengan jalan voting."Bagiada menceritakan, pada awalnya dirinya tidak maudicalonkan. Tapi karena ada permintaan terpaksa dia sanggupi. "Saya bersedia dicalonkan untuk menghormatiPresiden SBY," tuturnya.Made Mustika
Berita terkait
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
23 Agustus 2023
Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaMengenal Partai SIRA, Salah Satu Partai Lokal Aceh Di Pemilu 2024
7 Juli 2023
Partai SIRA atau Soliditas Independen Rakyat Aceh akan turut berkontestasi di Pemilu 2024 mendatang. Berikut profil partai ini.
Baca SelengkapnyaMengenal Makna Bulan Bintang dan Pedang di Lambang Partai Darul Aceh
4 Juli 2023
Dalam lambang Partai Darul Aceh, bulan dan bintang memiliki makna keberanian, keteguhan, dan kekuatan politik yang menjamin tegaknya syariat islam.
Baca SelengkapnyaDeretan 6 Partai Politik Lokal Aceh yang Lolos Pemilu 2024 dan Asal-usulnya
2 Januari 2023
Tak seperti provinsi lainnya, Aceh memiliki hak politik tersendiri dengan berdirinya berbagai partai politik.
Baca SelengkapnyaMK Menolak Partai Lokal Papua Jadi Peserta dalam Pemilu, Ini Alasannya
27 Oktober 2020
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian UU tentang Otonomi Khusus Papua terkait partai lokal Papua tidak dapat menjadi peserta pemilu
Baca SelengkapnyaMK Periksa Uji Materi Undang-undang Otsus Papua
9 September 2019
Pemohon merasa dirugikan dengan adanya aturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU 21/2001 terkait dengan pembentukan partai politik.
Baca SelengkapnyaRespons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah
7 Desember 2018
Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa
12 September 2018
Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.
Baca SelengkapnyaKejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD
3 November 2017
Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK
25 Oktober 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?
3 jam lalu
Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
5 jam lalu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
6 jam lalu
