TEMPO.CO, Malang -- Pemerintah menyiapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat memenuhi standar internasional. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan sejumlah negara maju untuk mengembangkan pendidikan vokasi.

"Kita juga bekerjasama dengan pemerintah Jerman," kata Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saat membuka Lomba Kompetensi Siswa SMK di Universitas Negeri Malang, Senin, 23 Mei 2016. Kementerian menyusun modul dengan standar tinggi untuk meningkatkan kompetensi siswa lulusan SMK.

Para guru juga menjalani pelatihan khusus agar kompetensi siswa lulusan SMK sesuai dengan standar internasional. Ini akan membuat lulusan SMK bisa bekerja di berbagai bidang, baik di dalam negeri dan luar negeri. Ini termasuk menyuplai tenaga kerja untuk pasar kawasan ASEAN menyusul diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Anies menjelaskan sejumlah produk dalam negeri sulit menembus pasar ekspor karena tidak memenuhi standar kualitas internasional. Ini seperti produk pertanian yang cara pengolahannya tidak mengikuti standar. Ini terjadi karena tenaga kerja tidak memiliki sertifikasi yang sesuai dengan standar internasional. Tugas BNSP, kata dia, adalah menguji dan menyiapkan standar kualitas dari para lulusan SMK.

Kemendikbud juga mendirikan sub direktorat penyelarasan kejuruan, yang bertugas menyelaraskan keterampilan siswa dengan kebutuhan perkembangan industri. Ini dilakukan dengan memastikan bahan ajar sesuai kebutuhan industri. Sehingga tenaga pengajar, modul dan lulusan memenuhi standar internasional.

Kemendikbud mengerjakan sektor utama pendidikan kejuruan meliputi matirim kelautan, wisata, pertanian perkebunan, dan peternakan. Sekolah juga bisa langsung bekerjasama dengan dunia usaha. Para siswa mengikuti pendidikan secara teori dan praktek pada tahun pertama di sekolah. Pada tahun kedua, mereka bekerja praktek di industri. Dan pada tahun ketiga, mereka bersiap untuk ujian nasional.

Menurut Anies, kebutuhan tenaga terampil lulusan SMK cukup tinggi. Pada 2020, industri bakal membutuhkan 70 persen calon tenaga kerja dari lulusan SMK. Bahkan, ada wilayah yang kebutuhannya mencapai 80 -- 90 persen.

Pemerintah berencana untuk membangun 341 SMK tersebar di seluruh nusantara pada tahun ini. SMK didirikan merata di seluruh daerah dengan jumlah sekitar 20 sampai 25 sekolah per daerah. "Lompatan drastis, penambahan SMK diiringi dengan peningkatatan kualitas guru," kata Anies.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullan Yusuf, menyampaikan selama lima tahun terakhir komposisi jumlah SMK lebih banyak dibandingkan Sekolah Menengah Atas (SMA). Jika sebelumnya 60 persen SMA dan 40 persen SMK maka sekarang berubah menjadi 70 persen SMK dan 30 persen SMA.

"Ada 1.800 SMK di Jawa Timur dari 3 ribu sekolah setara SMA," kata dia. Untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK, pemerintah menjalin kerjasama dengan pemerintah Australia Barat, Jerman, dan Cina.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendibud, Hamim Muhamad, mengatakan Lomba Kompetensi Siswa SMK menjadi ajang kompetisi siswa untuk berkreasi, berinovasi dan berkarya sesuai keahlian. LKS ini diterapkan berjenjang mulai dari tingkat kota dan kabupaten. Tujuannya adalah untuk mendorong kualitas pembelajaran, yang mengacu standar kerja nasional. "Ini juga untuk mempromosikan lulusan SMK," kata Hamim.

Lomba kompetensi ini diikuti 1.173 peserta, yang diseleksi tingkat provinsi, untuk mengikuti 52 bidang lomba dan dua eksibisi. Para peserta menginap di rumah penduduk untuk menunjang program keluarga sebangsa. Lomba ini juga dibarengi program 1.000 buku, literasi, program kewirausahaan SMK. Pemenang LKS SMK akan dibina dan diseleksi untuk mengikuti world skill competition di Abu Dhabi 2017 mendatang.

EKO WIDIANTO