Pimpinan DPR Beri Penghargaan Polisi Pemulung Bripka Seladi  

Reporter

Senin, 23 Mei 2016 15:44 WIB

Brigadir Kepala Seladi, bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Mei 2016. Ketua DPR menyampaikan bahwa Bripka Seladi telah mengajarkan arti kejujuran dalam melaksanakan tugas yang patut dicontoh oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk anggota DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memberikan penghargaan Polisi Teladan kepada personel bintara polisi lalu lintas Brigadir Kepala Seladi, seorang polisi yang juga merangkap sebagai pemungut sampah atau pemulung.

Ketua DPR Ade Komarudin berujar, dia terkesan atas kerja keras dan kejujuran Seladi. "Beliau tidak sungkan menjadi seorang pemulung sampah sebagai penghasilan tambahan di luar jam dinasnya," ujar Akom, sapaan akrab Ade, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 23 Mei 2016.

BACA JUGA
Geger Daging Manusia Dijadikan Kornet, Ini Penampakannya
Wah, Pemerintah Larang Nikahi Brondong, Begini Alasannya


Akom mengatakan yang dilakukan Seladi memberikan contoh teladan kepada masyarakat. "Padahal bisa saja beliau dapat penghasilan tambahan dengan menerima suap terkait dengan pekerjaannya membantu masyarakat yang ingin pembuatan surat izin mengemudi lebih cepat," katanya.

Akom salut Seladi memilih mengutamakan kejujuran. Ini juga dipandang sebagai wujud dari revolusi mental. Yang dilakukan Seladi, menurut Akom, tidak mudah dijalankan, mengingat banyaknya godaan suap di sekitarnya. Karena itu, pihaknya pun berinisiatif mengundang Seladi ke parlemen untuk makan siang dan menerima penghargaan tersebut.

Pemberian penghargaan itu dilakukan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini, 23 Mei. Dalam acara itu, turut hadir Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Sebagai bentuk dukungannya terhadap Seladi, Bamsoet pun mengutarakan komitmennya memberikan gaji pokoknya mulai Mei hingga Desember nanti untuk Seladi. "Saya akan berikan gaji pokok saya dari bulan ini hingga Desember untuk membantu beliau," tutur Bamsoet.

BACA JUGA
Duh, Adegan Suami-Istri Disiarkan Live, Penonton Bisa Coba
Dea Mirella: Aku Hancur, Menangis Tiap Dengar Suara Bayi

Seladi saat ini bertugas di Unit Administrasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Malang. Dia membenarkan tak pernah menerima suap ketika menjalankan tugas. "Selama 16 tahun bertugas, ya tidak pernah terima suap, baik uang, makanan, atau apa pun," ucap Seladi.

Seladi melakukan pekerjaan sebagai pemulung sejak 2004. Dia terbiasa memulung setelah melakukan tugasnya di Polres Kota Malang. "Biasanya, setelah piket malam atau setelah jam 6 sore, saya keliling cari sampah dan bawa ke rumah," katanya.

Seladi mengaku membutuhkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Dia pun tak malu dan tidak masalah melakoni pekerjaan sebagai pemulung. "Saya mohon maaf, lebih mudah dan lebih baik jadi pemulung, itu pilihan saya."

GHOIDA RAHMAH

BACA JUGA
Geger Daging Manusia Dijadikan Kornet, Ini Penampakannya
Wah, Pemerintah Larang Nikahi Brondong, Begini Alasannya





Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

13 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

20 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya