TEMPO.CO, Surabaya - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma (UWKS) Moch Fauzi Said mengatakan tidak ada razia buku berideologi komunisme dan sosialisme di universitasnya. Buku-buku itu dapat secara bebas dimiliki oleh mahasiswa.

"Kami tidak perlu merazia buku-buku aliran kiri," kata Fauzi kepada Tempo, Rabu, 18 Mei 2016.

Fauzi menjelaskan, mahasiswa dapat bebas membaca buku-buku kiri untuk keperluan pembelajaran. Selain mahasiswa, dosen juga dapat membaca buku-buku itu dengan bebas sebagai bahan untuk mengajar maupun penelitian. "Selama untuk kegiatan akademik, boleh-boleh saja membaca buku kiri, tidak ada yang melarang," ujarnya.

Menurut dia, razia buku-buku kiri dan larangan membacanya dapat merugikan dunia akademisi. "Itu sama saja memasung kebebasan akademik," tutur Fauzi.

Seorang mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma, Ramadhan, menyesalkan perbuatan polisi dan prajurit TNI yang merazia dan menyita buku-buku kiri di beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah. Menurut dia, menyita buku mengekang kebebasan untuk mengambil ilmu pengetahuan. "Ini sebuah kemunduran," ucap Ramadhan.

Ramadhan mengaku pernah membaca buku Das Capital karya Karl Marx, sejarah pergerakan kiri. "Saya baca untuk keperluan pengetahuan dan akademis," ujarnya.

Adapun Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih mempersilakan mahasiswanya membaca buku-buku tentang ideologi sosialisme dan komunisme. Dia tidak mempermasalahkan jika mahasiswa Unair sering membaca buku-buku itu. "Secara akademis, buku-buku itu bermanfaat untuk mahasiswa saya kuliah," kata Nasih di kantornya, Senin, 16 Mei.

Nasih menuturkan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bahkan diwajibkan membaca buku-buku kiri untuk mendalami mata kuliah tertentu. "Kami ada mata kuliah soal pemikiran ilmu sosial dan perbandingan ilmu politik. Bahan ajarnya pasti buku aliran kiri itu," tuturnya.

Meski dijejali teori-teori kiri, Nasih yakin mahasiswanya tidak sampai pada pemikiran ekstrem soal komunisme dan sosialisme, misalnya dengan mengibarkan bendera palu-arit.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengklaim aparat kepolisian tidak menyita buku-buku bertopik komunisme dari toko, kampus, maupun percetakan. Menurut Badrodin, pengambilan buku hanya sebagai contoh untuk diserahkan kepada Kejaksaan Agung guna diteliti.

EDWIN FAJERIAL