Polisi Suap Keluarga Siyono, Muhammadiyah Lapor KPK

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Senin, 16 Mei 2016 17:14 WIB

Para pelayat mengusung peti mati berisi jenazah Siyono dari mobil ambulans untuk diganti kain kafannya di Klaten, Jawa Tengah, 13 Maret 2016. Belum diketahui dengan pasti apa penyebab kematian Siyono. TEMPO/Dinda Leo Listy

TEMPO.CO, Klaten - Setelah melaporkan dugaan tindak pidana oleh anggota Detasemen Antiteror 88 atas kematian Siyono kepada Kepolisian Resor Klaten, Jawa Tengah, Pemuda Muhammadiyah berencana melaporkan kepolisian yang memberi dua bungkusan tertutup berisi uang kepada keluarga Siyono ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Pemuda Muhammadiyah, melalui pimpinan pusat, akan melapor ke KPK ihwal pemberian uang Rp 100 juta kepada keluarga Siyono yang diduga berpotensi suap," kata Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Zainuddin Ahpandi, Senin, 16 Mei 2016.

Menurut data dari Tim Pembela Kemanusiaan, ada dugaan tindak pidana yang dilakukan pihak kepolisian guna menghalangi penegakan hukum dan autopsi jenazah Siyono dengan cara memberikan dua bungkusan tertutup kepada keluarga Siyono saat menjemput jenazah di Jakarta pada Maret lalu. Saat memberikan dua bungkusan tersebut, polwan meminta keluarga mengikhlaskan kematian Siyono.

"Saat dibuka di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 11 April lalu, dua bungkusan tertutup yang diserahkan oleh polwan itu berisi uang Rp 100 juta," kata Koordinator Tim Pembela Kemanusiaan, Trisno Raharjo.

Tim Pembela Kemanusiaan adalah kuasa hukum keluarga Siyono yang terdiri atas sejumlah lembaga dan organisasi, di antaranya LBH Yogyakarta, Forum LSM DIY, Pusham UII, PKBH Fakultas Hukum UMY, UAD, UMS, Pemuda Muhammadiyah, dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah.

Pemberian dua bungkusan berisi uang itu termasuk tiga laporan dugaan tindak pidana ke Polres Klaten pada Ahad, 15 Mei 2016. Namun hanya satu laporan yang diterima, yaitu dugaan tindakan pembunuhan atau tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. "Dua laporan lain (termasuk dugaan tindak pidana pelanggaran kewajiban dokter yang tidak mengisi formulir penyebab kematian Siyono dengan benar) masih aduan yang akan diproses lebih lanjut," kata Trisno.

Zainuddin menambahkan, Pemuda Muhammadiyah berkomitmen terus membantu keluarga Siyono dalam mencari keadilan sesuai dengan prosedur. "Jika semua upaya yang dilakukan di negeri ini tidak membuahkan hasil, kami akan melapor ke Mahkamah Internasional," ujar Zainuddin.

Hingga dua bulan setelah kematian Siyono, Suratmi masih merasa ada yang janggal di balik kematian suaminya. "Saya merasa kematian suami saya tidak wajar. Makanya saya menuntut keadilan di Indonesia. Biarlah hukum yang menentukan," kata ibu dari lima anak itu.

Kepala Polres Klaten Ajun Komisaris Besar Faizal mengatakan laporan keluarga Siyono untuk tindak pidana telah diterima oleh Polres Klaten. "Untuk penanganannya, kami telah berkoordinasi dengan Ditreskrimum, Ditreskrim Intel, dan Kepala Polda Jawa Tengah," kata Faizal.

DINDA LEO LISTY

Berita terkait

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

1 jam lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

1 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

2 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

6 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

6 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

8 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

8 hari lalu

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

17 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

19 hari lalu

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.

Baca Selengkapnya