Ketua umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menuangkan air ke gelas Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri penutupan Rapimnas Partai Golkar, di Jakarta, 25 Januari 2016. Jusuf Kalla sempat absen pada pembukaan Rapimnas yang digelar sejak 23 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Nusa Dua - Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya 2016 berencana mengubah nama Dewan Pertimbangan menjadi Dewan Pembina. Munaslub Golkar juga berencana menambah kewenangan Dewan Pembina, yakni menentukan calon presiden dan wakil presiden bersama pengurus pusat serta menentukan pimpinan lembaga tinggi negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau Badan Pemeriksa Keuangan.
"Ya, ada penambahan kewenangan strategis," kata Ketua Bidang Organisasi Munaslub Golkar Freddy Latumahina di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 14 Mei 2015.
Menurut Freddy, perubahan ini berkaca pada pengalaman kepengurusan sebelumnya yang hanya membolehkan Dewan Pertimbangan memberi saran. Saat ini, ucap Freddy, pihaknya ingin memberikan kewenangan lebih luas kepada Dewan Pertimbangan.
Selain itu, Golkar berencana membentuk dua lembaga baru, yaitu Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar. Dewan Kehormatan, menurut Freddy, bakal diisi sesepuh partai, seperti B.J. Habibie. Adapun Dewan Pakar diisi tokoh seperti Agung Laksono.
Freddy menuturkan salah satu nama yang diplot untuk menduduki Ketua Dewan Pembina adalah Aburizal Bakrie. Ketua Dewan Pembina bakal dipilih secara musyawarah mufakat oleh peserta Munaslub Golkar seusia pemilihan ketua umum.
Sekretaris Panitia Pengarah Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan nama yang menguat untuk mengisi kursi Ketua Dewan Pembina adalah Aburizal Bakrie. Alasannya, kepemimpinan Aburizal dibutuhkan oleh pengurus Golkar berikutnya. "Apalagi seharusnya beliau menjabat sampai 2019," ujar Agun.
