Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengatakan kelompok maupun masyarakat seharusnya mengklarifikasi jika keberatan terhadap razia atribut yang berbau Partai Komunis Indonesia. Sebab razia tersebut merupakan tugas negara dalam mewaspadai ajaran PKI yang nyata-nyata dilarang oleh undang-undang.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan langkah Presiden Joko Widodo sudah tepat dengan memerintahkan TNI, Polri dan Kejaksaan Agung untuk menindak setiap atribut maupun kegiatan yang berbau PKI.
Alasan Hidayat, karena razia diperuntukkan kepada semua kegiatan yang mengarah pada pelanggaran terhadap Ketetapan MPR Sementara Nomor XXV Tahun 1966 Tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
"Saya kira ini kegiatan yang berlandaskan hukum," kata Hidayat di gedung MPR, Jakarta, Kamis, 12 Mei 2016.
Ia mengatakan pemerintah memiliki Badan Intelijen Negara yang rutin melaporkan realita di masyarakat kepada Presiden. Sehingga tindakan merazia atribut PKI itu tentu sudah berdasarkan fakta di lapangan.
Hidayat meminta kepada kelompok atau masyarakat yang dirugikan dengan razia tersebut agar mengungkapkan alasannya. "Jelaskan dong apa tujuannya pakai lambang-lambang palu arit, apa sekadar gaya-gayaan?" kata dia.
Dia menyarankan agar masyarakat mencari model lain yang lebih baik ketimbang menggunakan atribut berbau PKI untuk bergaya. "Apa kerennya sih palu arit? Kecuali ada alasan ideologi di balik itu," ucapya.
Hidayat juga meminta kelompok yang keberatan dengan razia buku-buku berbau PKI agar menjelaskannya. Misalnya, kata dia, jika buku-buku yang dirazia itu berisikan sejarah, maka masyarakat yang keberatan harus memberikan pernyataan mengenai konten dari buku tersebut.
"Agar publik tahu apakah memang layak disita atau salah paham," kata Hidayat.
Ia berpendapat, jika suatu kelompok maupun masyarakat hanya mempermasalahkan alasan pemerintah merazia atribut PKI, hal tersebut dinilainya tidak adil. Sebab, kata dia, bisa saja pemerintah memiliki alasan yang lebih kuat sehingga merazianya.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
1 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
2 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
