TEMPO Interaktif, Jakarta: Masyarakat Hukum Indonesia mengajukan permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta hari ini.Direktur Eksekutif MHI, Wakil Kamal, ketika mengajukan permohonan, mengatakan mengajukan uji materil karena undang-undang itu secara ketatanegaraan tak jelasbertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat,negara hukum, dan keadilan. "Jika KPK tak dapat dipengaruhi dan dikontrol oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif dimana posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan kita?" katanya.Menurut dia, ada beberapa pasal yang bertentangan dengan undang-undang, di antaranya pasal 3, terutama frasa "...independen dan bebas dari pengaruh manapun." Aturan itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan keadilan, karena KPK memiliki kekuasaan tak terbatas.Ramidi
Berita terkait
Yasonna dan Moeldoko Sarankan Masyarakat Judicial Review ke MK
25 September 2019
Masyarakat harus menghargai mekanisme konstitusional karena Indonesia merupakan negara hukum.
Baca SelengkapnyaMenkumham Tak Ambil Pusing RKUHP dan UU KPK Diuji Materi ke MK
19 September 2019
Revisi UU KPK dinilai melemahkan komisi antirasuah , sedangkan RKUHP dipandang memuat pasal bermasalah berwatak kolonial dan mengancam demokrasi.
Baca SelengkapnyaJika Gugatan Masa Jabatan Wapres Dikabulkan, PKB Khawatir Ini
27 Juli 2018
PKB khawatir uji materi tentang masa jabatan wapres justru akan memunculkan rezim otoriter.
Baca SelengkapnyaKoalisi Khawatir Pelanggaran Etik Hakim Pengaruhi Putusan MK
7 Desember 2017
Pencabutan gugatan dilakukan saat uji materi UU MD3 tersebut telah masuk pada tahap penyerahan kesimpulan dan menunggu Rapat Permusyawaratan Hakim.
Baca SelengkapnyaCabut Uji Materi UU MD3, Begini Alasan Busyro Muqoddas
7 Desember 2017
Meski begitu, menurut Busyro Muqaddas, uji materi UU MD3 akan tetap berjalan dengan pemohon yang berbeda.
Baca SelengkapnyaMK Menolak Gugatan Dosen UBK Soal UU Energi Menyekutukan Tuhan
11 Juli 2017
MK tidak menemukan adanya rumusan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 UU Energi yang dapat dimaknai sebagai tindakan menyekutukan Allah.
Baca SelengkapnyaTolak Gugatan OC Kaligis, MK: KPK Berhak Angkat Penyidik
9 November 2016
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan OC Kaligis atas Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaUji Materi Perzinaan di MK, Hakim Ingin Sidang Komprehensif
7 November 2016
Ketua MK Arief Hidayat ingin menyerap semua ahli sebelum memutuskan sidang uji materi pasal perzinaan.
Baca SelengkapnyaKirimi Ahok Tumpeng, Habiburokhman Ingin Menyindir
26 Oktober 2016
Menurut ACTA, Ahok kalah dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas
pengajuan uji materiil terhadap Undang-Undang Pilkada.
Tumpeng Ditolak Ahok, Habiburokhman: Enggak Ada Sianida, kok!
26 Oktober 2016
Tumpeng itu sebagai ucapan dari Habiburokhman dan ACTA kepada Ahok
yang akan masuk masa kampanye pilkada DKI.
Rekomendasi
Simak Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji 2024
1 jam lalu
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS
2 jam lalu
Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan
3 jam lalu
