TEMPO.CO, Purwakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta para pemimpin dan anggota DPRD kabupaten di Indonesia tidak lagi melakukan kegiatan bimbingan teknis dan perjalanan dinas yang tidak perlu.
"Tujuannya buat memangkas anggaran," kata Tjahjo setelah membuka acara “Rembuk Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)” di Taman Maya Datar, kompleks Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa, 9 Mei 2016.
Pimpinan dan anggota Dewan, kata Tjahjo, tidak usah lagi melakukan kunjungan ke luar daerah dengan dalih studi banding. "Boleh melakukan kunjungan kerja, tapi urgensinya harus jelas," ujarnya.
Untuk menambah penghasilan, Tjahjo mengatakan, anggota Dewan cukup melakukan kegiatan rapat-rapat di dalam kota saja. "Ada masukan yang baik dari Bupati Purwakarta, untuk menambah pendapatan anggota Dewan, bisa dilakukan dengan cara rapat-rapat dan mimtek di dalam ruang Dewan, kemudian diberi honor," ujarnya.
Tjahjo mengungkapkan bahwa pihaknya juga sudah menandatangani surat keputusan yang memperbolehkan setiap anggota DPRD menggunakan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah buat kepentingan konstituennya. "Misalnya untuk dana bangun masjid dan membangun infrastruktur dan tak perlu ada akta notaris," tuturnya.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan dia telah berkirim surat kepada Presiden, ditembuskan kepada Mendagri, yang isinya mendesak dihapusnya aturan yang meletakkan biaya perjalanan dinas atau studi banding dan bimbingan teknis. "Sebab, itu hanya akal-akalan pimpinan dan anggota Dewan dalam memperoleh tambahan penghasilan," ujarnya.
Sesuai dengan hasil kajiannya, bila aturan yang meletakkan itu dihilangkan, di DPRD akan terjadi penghematan anggaran sebesar Rp 2-3 miliar per triwulan. Sebagai gantinya, Dedi mengusulkan item tambahan penghasilan anggota Dewan dari honor rapat-rapat dan bintek yang dilakukan di dalam gedung Dewan sendiri. "Saya sudah menghitung, pendapatan anggota DPRD Purwakarta akan mengalami kenaikan hingga Rp 30 juta per bulan. Jauh lebih besar ketimbang sekarang yang hanya Rp 19 juta per bulan," tuturnya.
NANANG SUTISNA
Berita terkait
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
3 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
6 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
9 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
12 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
16 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
37 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen
45 hari lalu
Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.
Baca SelengkapnyaWilliam Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya
48 hari lalu
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
53 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaWayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan
53 hari lalu
Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.
Baca Selengkapnya