Foto terpidana pajak Gayus Halomoan Tambunan saat berada di sel isolasi Lapas Sukamiskin, Bandung, 21 September 2015. Facebook.com/@Devan T Wyndantara
TEMPO.CO, Jakarta - Terpidana kasus korupsi pajak dan pencucian uang, Gayus Halomoan P. Tambunan, menggugat Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu gugatan Gayus adalah meminta para tergugat ini membayar gajinya yang tertunggak.
Direktorat Jenderal Pajak punya alasan sehingga tak membayar gaji Gayus Halomoan P. Tambunan. "Kan sudah dipecat, masak digaji," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama melalui pesan pendek, Selasa, 3 Mei 2016.
Menurut dia, salah jika Direktorat Pajak tetap menggaji Gayus yang sudah bukan pegawai pajak. Gayus saat ini berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Ia divonis 30 tahun penjara atas kasus penggelapan pajak, pencucian uang, penyuapan, dan pemalsuan dokumen.
Gayus tampak berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 3 Mei 2016. Ia keluar dari ruang sidang memakai masker penutup hidung dengan dikelilingi polisi yang mengawalnya. Awak media baru menyadari kehadiran Gayus ketika pria 36 tahun itu melintas keluar.
Panitera PN Jakarta Selatan, Umiarti, mengatakan Gayus menghadiri sidang kasus perdata yang ia ajukan. "Dia (Gayus) menggugat Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Gajinya belum dibayar," kata Umi. Ia tidak menjelaskan jumlah gaji yang dituntut oleh Gayus.
Situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memuat perkara Gayus dengan nomor perkara 146/Pdt.G/2016/PNJKT.SEL, didaftarkan pada 14 Maret 2016. Dalam data itu, tertulis perkara perbuatan melawan hukum atas nama penggugat Gayus Halomoan P. Tambunan.
Tergugat adalah pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan. Tergugat dua Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak. Materi petitum alias gugatan antara lain meminta pengadilan menghukum tergugat 1 dan 2 untuk membayar gaji tertunggak milik Gayus Rp 8.600.000, terhitung sejak Mei 2010 hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
Gayus juga meminta hakim menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil Rp 200 juta dan ganti rugi imateriil Rp 7 miliar.
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
52 hari lalu
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
