TEMPO.CO, Malang - Sekitar 100 jurnalis dan pers mahasiswa di Malang yang tergabung dalam Koalisi Jurnalis dan Persma Malang berunjukrasa di depan Balai Kota Malang. Mereka menuntut Wali Kota Malang Mochamad Anton untuk tak menuntupi informasi publik. Aksi dilakukan memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia.
"Banyak lembaga publik dan institusi pemerintah yang menutupi informasi publik," kata juru bicara Koalisi, Hari Istiawan, Selasa 3 Mei 2016.
Hari yang juga Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang memprotes sejumlah pejabat Pemerintah Kota Malang yang menghalangi kerja jurnalis. Seperti Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Saiful Anwar dan Rumah Sakit Daerah Kanjuruhan yang tak memberikan akses informasi kepada jurnalis.
Mereka, kata Hari, melanggar Undang Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 Pasal 4 yang menjamin kemerdekaan pers untuk mendapatkan informasi terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Serta melanggar Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008. "Para pejabat seolah menutupi informasi, ada apa ini," tanya Hari.
Sedangkan kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi pada 12 Februari 2016 saat meliputi pesawat Super Tucano yang jatuh di Blimbing Malang. Aparat militer merampas kamera jurnalis Radar Malang Nurlayla Ratri dan menghapus foto dan menggelandang fotografer Radar Malang Darmono ke markas militer.
Aparat, kata Hari, telah mengintimidasi jurnalis dalam melakukan kerja jurnalistik. Padahal jurnalis bekerja untuk menyampaikan informasi kepada publik. Selain itu, katanya, jurnalis juga menjadi pilar keempat demokrasi yakni menyampaikan kritik dan koreksi terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
AJI, bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Pewarta Foto mengecam praktik impunitas atau pembiaran atas kasus kekerasan terhadap jurnalis. Mulai 1996 terdapat 12 kasus jurnalis yang terbunuh saat melakukan kerja jurnalistik. Sebanyak delapan kasus di antaranya yang terbengkalai dan dibiarkan. Meliputi kasus Muhammad Syarifudin alias Udin jurnalis Bernas, Agus Mulyawan, Naimullah, dan Herliyanto.
EKO WIDIANTO
Berita terkait
7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat
9 jam lalu
Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference
12 jam lalu
AJI menilai kedua acara ini jadi momentum awal bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas.
Baca SelengkapnyaKeripik Tempe Rohani Sukses Kembangkan Usaha Berkat Pinjaman BRI
16 hari lalu
Strategi yang dilakukan ada di peningkatan pelayanan, mempertahankan kualitas produk, dan juga melakukan inovasi
Baca Selengkapnya3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS
29 hari lalu
Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?
Baca SelengkapnyaRagam Kuliner Nikmat Asli Kota Malang
30 hari lalu
Apa saja makanan khas Kota Malang yang patut untuk dicoba?
Baca SelengkapnyaKilas balik Pendirian Kota Malang yang dibentuk Pemerintah Hindia Belanda
30 hari lalu
Seperti kebanyakan kota di Indonesia, Kota Malang mengalami pertumbuhan dan perkembangan setelah kedatangan pemerintah kolonial Belanda.
Baca SelengkapnyaAJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan
34 hari lalu
Kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut itu merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tidak sepatutnya terjadi.
Baca SelengkapnyaIndeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan
34 hari lalu
Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.
Baca SelengkapnyaDua Rombongan Siswa Bertolak ke Istanbul dan New York Hari Ini
27 Februari 2024
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang, Jawa Timur, akan mengirim 18 siswa mengikuti Istanbul Youth Summit (IYS) 2024.
Baca SelengkapnyaRespons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi
22 Februari 2024
AJI dan LBH Pers meminta Perpres Publisher Rights yang telah disahkan Presiden Jokowi dijalankan secara akuntabel.
Baca Selengkapnya