TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Gunungkidul mengimbau nelayan dan warga yang bekerja sebagai anak buah kapal, tak memaksakan diri melaut atau menumpang kapal lain jika melintasi perairan di wilayah-wilayah rawan.

“Kami imbau jangan memaksakan diri dan berhati-hati, agar tidak masuk wilayah perairan rawan,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul, Agus Priyanto, Senin 2 Mei 2016.

Agus mengatakan dari 500-an nelayan Gunungkidul, yang sebagian besar hanya mengoperasikan kapal motor tempel, kemungkinan melaut ke perairan yang jauh seperti negara lain cenderung tak memungkinkan.

Namun sejumlah nelayan memang tak jarang ikut melaut lebih jauh, jika menggunakan kapal-kapal lebih besar. “Untuk nelayan di daerah Gunungkidul melaut dan bermalam dua sampai tiga hari, biasanya sudah kembali karena mereka tak bisa melaut jauh,” ujarnya.

Kepala Seksi Tangkap Ikan Dinas Kelautan Perikanan Gunungkidul, Turdiyono, mengatakab aktivitas nelayan masih dapat terlacak dan dapat dikontrol melalui izin operasi melaut, yang hanya ada di kawasan laut yang disebut area “573”. “Untuk nelayan masih bisa dilacak. Yang susah dilacak, jika ada anak buah kapal menumpang kapal asing yang merekrut mereka,” ujarnya.

Nelayan Gunungkidul, ujar Turdiyono, hanya dapat melaut paling jauh ke perairan wilayah Trenggalek, Jawa Timur dan wilayah Pangandaran Jawa Barat. “ Meski pun musim paceklik ikan. Nelayan cenderung mencari di titik-titik perairan biasa yang mereka bisa lalui. Belum pernah ada laporan nelayan ikut kapal asing melalut,” ujarnya.

Sebanyak sepuluh anak buah kapal warga negara Indonesia, yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf, disandera sejak April lalu, dan akhirnya dibebaskan Minggu 1 Mei 2016.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Gunungkidul, Rujimanto, menuturkan selama ini para warga yang nekat menjadi ABK pencari ikan di luar tanpa jalur resmi ada dan biasanya karena desakan ekonomi. "Kalau menjadi ABK lokal penghasilan memang relatif sedikit. Jadi beberapa memang nekat keluar cari yang lebih menjanjikan," kata Rujimanto. Para ABK itu, bisanya masuk melalui agen penyalur tak resmi, yang sulit dilacak pemerintah.

PRIBADI WICAKSONO