TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Maarif Institute bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan Universitas Muhammadiyah Semarang menggelar Halaqah Fikih Antiterorisme di Semarang, 3-5 Mei 2016. Pertemuan selama tiga hari ini akan dibuka oleh Menko Polhukam Jend. (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada Selasa 3 Mei 2016.
Di antara narasumber yang akan hadir dalam halaqah ini adalah M. Busyro Muqoddas (Ketua PP Muhammadiyah), Azyumardi Azra (Cendekiawan Muslim), Komjen (Pol) Tito Karnavian (Kepala BNPT), Al Yasa Abubakar (Ketua Muhammadiyah Aceh), Falahuddin (Ketua Muhammadiyah NTB).
Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq, mengatakan terorisme telah melakukan pembajakan atas nama agama di samping mengeksploitasi ketidakadilan yang rentan memicu frustasi dan kemarahan. Padahal agama tidak dibenarkan mengancam dan menyebarkan rasa ketakutan apalagi menghilangkan nyawa manusia tanpa proses hukum yang adil kecuali dalam situasi perang.
"Aksi terorisme adalah kejahatan dan juga perbuatan dosa besar. Terorisme tidak identik dengan agama tertentu dan satu kelompok namun negara pun bisa masuk dalam kategori ini," ujar Fajar dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Mei 2016.
Sebelumnya, pada awal April lalu Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan dituding mengatakan Muhammadiyah pro-teroris, namun dibantah olehnya. Hal tersebut terkait dengan kasus kematian terduga teroris Siyono.
Kehadiran Luhut dan Tito dalam pertemuan para ulama Muhammadiyah ini menarik, mengingat sikap kritis Muhammadiyah terhadap kasus kematian Siyono. "Mengabaikan peran Muhammadiyah jelas tidak menguntungkan pemerintah, pun memusuhi pemerintah bukanlah cara organisasi ini berdakwah. Kemauan kedua pihak untuk terus berdialog sangat positif, ini kabar buruk bagi pihak-pihak yang ingin membenturkan Muhammadiyah dengan agenda pemerintah memberantas terorisme," kata Fajar.
Menurut Direktur Program Maarif Institute, Muhd. Abdullah Darraz, program Halaqah Fikih Antiterorisme dihelat guna melahirkan satu rumusan pemahaman yang lebih utuh dan kritis dalam memaknai ulang doktrin-doktrin kunci yang bersumber dari al Quran dan Hadist. "Ada kebutuhan sebuah rumusan pandangan keagamaan yang kontekstual, kritis, dan operasional serta memiliki perspektif HAM untuk menyikapi persoalan terorisme kontemporer," kata Daraz.
