TEMPO.CO, Palembang - Acara Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) XII di Palembang berakhir. Perhelatan empat tahun sekali itu telah memilih eksekutif dan anggota dewan nasional serta sejumlah rekomendasi.

Hadi Jatmiko, ketua panitia penyelenggara, menjelaskan, selain memilih direktur eksekutif nasional dan anggota dewan nasional, PNLH XII melahirkan berbagai rekomendasi penting untuk empat tahun ke depan.

"PNLH menghasilkan pimpinan baru dan sejumlah rekomendasi," kata Hadi, Sabtu, 30 April 2016. Menurut dia, Walhi akan terus mendorong peradilan lingkungan hidup di Indonesia dapat terwujud dan memastikan agenda politik lingkungan hidup melalui berbagai momentum politik Pemilu 2019 dan pemilihan kepala daerah.

Selain itu, kata Hadi, pengurus baru akan terus melakukan advokasi hutan dan perkebunan serta advokasi penyelamatan pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin terancam oleh berbagai proyek pembangunan, seperti reklamasi dan industri tambang.

PNLH diselenggarakan di Palembang pada 22-28 April 2016, dengan terpilihnya Nur Hidayati sebagai Direktur Eksekutif Nasional Walhi dan lima anggota dewan nasional, yakni Risma Umar, Bambang Catur Nusantara, Mualimin Pardi Dahlan, Azmi Sirajudin, dan I Wayan Suardana.

Masih kata Hadi, PNLH juga memutuskan mengawal janji Presiden Joko Widodo soal 12,7 juta hektare hutan untuk rakyat sebagai bagian dari dorongan terhadap pengakuan wilayah kelola rakyat, yang akan terus dikembangkan dan diperluas menuju daulat rakyat secara ekonomi.

Mualimin Pardi Dahlan, anggota Dewan Nasional Walhi terpilih, mengatakan rasa optimistisnya dapat memperkuat kinerja Walhi hingga 4 tahun ke depan. Anggota dewan nasional yang terpilih berasal dari latar belakang berbeda sehingga Mualimin yakin dapat bekerja sama secara optimal dengan eksekutif nasional Walhi. "Dengan latar belakang yang berbeda, kami jadi lebih siap memperkuat kinerja eksekutif nasional," ujar advokat muda ini.

PARLIZA HENDRAWAN