TEMPO.CO, Yogyakarta - Gerakan Jogja Independent (Joint), wadah pengusung calon wali kota Yogyakarta dari jalur independen, Garin Nugroho dan Rommy Harianto, memprioritaskan penggalangan dukungan di wilayah-wilayah pemilih netral, untuk mengefektifkan kinerja. "Kami belum akan masuk dulu ke wilayah yang memiliki persoalan kompleks dan rawan perang kepentingan. Itu bakal sia-sia, jika tak ada persiapan matang," kata salah satu Koordinator relawan Joint, Greg Wuryanto, kepada Tempo, Rabu, 27 April 2016.

Pengajar Universitas Kristen Duta Wacana itu, mengatakan yang dimaksud wilayah kompleks itu, adalah daerah-daerah yang selama ini memiliki isu multidimensi dan jadi lahan empuk tarik ulur kepentingan, membuat masyarakatnya tersekat.

Dia menyebutkan kawasan bantaran sungai yang masih sensitif dengan isu relokasi, Malioboro dengan isu penataan. Juga kawasan heritage seperti Kotagede. "Kami akan masuk wilayah kompleks itu, ketika program yang ditawarkan calon independen siap dan relevan dengan kebutuhan di lapangan," kata Greg yang menyebut, mulai akhir pekan ini, calon independen akan memiliki sejumlah program kerja, yang diturunkan dari platform visi misi mereka.

Nantinya program kerja calon independen itu, untuk menggalang dukungan, tak hanya dari tim. Namun separuhnya dari pengumpulan ide hasil dialog masyarakat. "Kami akan belanja ide dalam bentuk dialog, memetakan kebutuhan relevan di lapangan. Lalu dirumuskan dalam program kerja," ujarnya.

Koordinator relawan Joint lainnya, Yustina Neni, mengatakan saat ini pasangan calon independen Garin Nugroho-Rommy Harianto mendapat dukungan kurang lebih seribu Kartu Tanpa Penduduk dari jaringan inti yang dimiliki Joint.

Setelah pengurus pusat Muhammadyah yang juga mantan komisioner KPK Busyro Muqodas secara resmi memberikan dukungan KTP nya kepada Garin, Neni menuturkan masih menunggu sejumlah tokoh Yogya yang sedang di Jakarta. "Dukungan dari masyarakat di kabupaten-kabupaten juga mulai muncul. Mereka akan membantu pengumpulan KTP dari jaringannya di wilayah kota," ujarnya.

Joint mentarget bisa menghimpun 45 ribu KTP sampai pendaftaran calon dibuka Komisi Pemilihan Umum. Meski syarat minimalnya hanya 27 ribu KTP. Meski mendapat dukungan sejumlah orang yang dekat dengan Muhammadyah, seperti Busyro dan mantan wali kota Hery Zudianto, namun kehadiran calon independen ini dinilai bukan ancaman yang perlu ditakuti.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta yang juga politikus Partai Amanat Nasional, M. Ali Fahmi, menyatakan tidak masalah dengan pencalonan independen pada pilkada 2017. "Itu hak warga yang sudah diatur Undang-Undang. Tidak masalah,” kata dia.

PRIBADI WICAKSONO