Abu Sayyaf posting gambar dari sandera Malaysia di Facebook. thestar.com
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir, mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi sudah berkomunikasi intensif dengan pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan sandera. "Kami terus melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Filipina dan pihak Filipina yang terkait," katanya saat dihubungi, Selasa, 26 April 2016.
Dalam rilisnya, anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Presiden Joko Widodo memastikan komunikasi terus dilakukan terhadap pemerintah Filipina maupun dengan pihak yang menyandera. “Terus kami lakukan, baik dengan pemerintah Filipina maupun penyandera," ujar Jokowi. "Kami harapkan ini bisa segera diselesaikan dengan mereka.”
Pemerintah Indonesia terus berupaya membebaskan warga Indonesia yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina. Walau mengalami kendala di lapangan, Jokowi optimistis dapat segera menyelesaikan permasalahan penyanderaan ini. Jokowi mengatakan kondisi warga Indonesia yang disandera dalam keadaan baik.
"Sampai saat ini kondisi para sandera masih baik. Tidak ada masalah,” tutur Jokowi. Menurut Jokowi, Indonesia tak bisa langsung membantu pembebasan para sandera karena membutuhkan izin dari pihak Filipina. Menurut dia, bila ingin turun langsung, perlu ada izin yang harus dipersiapkan.
"Kalau kami ingin mengerahkan TNI, misalnya, itu juga perlu izin. Pemerintah Filipina pun harus mendapat persetujuan dari parlemen. Ini memang sangat menyulitkan,” ucap Jokowi.
Pada 26 Maret 2016, sepuluh warga Indonesia disandera di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina. Sebulan berlalu, kelompok penyandera belum juga membebaskan mereka.
