Melirik Gojek, Kalla Terpikat Aplikasi Teknologi

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 26 April 2016 21:16 WIB

Ekspresi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 25 April 2016. Dari lawatan ke empat negara Eropa, total investasi yang bisa diboyong ke Indonesia mencapai US$ 20,5 miliar atau setara Rp 266,5 triliun. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -- Diam-diam Wakil Presiden Jusuf Kalla memperhatikan penggunaan aplikasi online oleh penyedia jasa transportasi Gojek. Kalla mendorong penerapan teknologi untuk membantu jalannya pemerintahan.

"Tadi saya bicara dengan beberapa menteri terkait, Mendagri, Menkominfo, Menpan, kalau Gojek saja bisa mengatur ojek di mana-mana, masa kami tidak bisa mengatur aparat kerja pemerintahan," kata Kalla, Senin, 26 April 2016, saat peluncuran Institute Otonomi Daerah di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Kalla meminta aplikasi standar yang bisa dipakai di pemerintahan. Sebab, sistem pemerintahan semuanya sama, ada walikota, wakil walikota, sekretaris daerah, kepala dinas, dan sebagainya. Aplikasi itu nantinya tinggal menggabungkan berbagai aspek saja, misalnya program yang menghubungkan ke rakyat. Melalui aplikasi ini, persoalan sampah yang mengotori lingkungan bisa langsung ditindaklanjuti. "Tidak perlu lagi menghadap, tapi tinggal kontak melalui teknologi," kata Kalla.

Aplikasi teknologi seperti itu, kata Kalla, bisa membantu jalannya pemerintahan. Ini seperti berlaku di Amerika maupun Jepang dengan konsep smart city. Penggunaan aplikasi akan memudahkan dan biayanya lebih murah. "Ada efisiensi, kontrol masyarakat, ada transparansinya, DPR dan masyarakat juga bisa melihat kinerjanya," kata Kalla.

Menurut Kalla, penggunaan aplikasi teknologi menjadi bagian dari otonomi daerah. Otonomi dalam makna tidak berarti berdiri sendiri, tapi berdiri bersama-sama membuat kemajuan bagi bangsa. "Itulah makna dari otonomi yang baik, yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kemajuan dan memperkuat bangsa," kata Kalla.

Dalam beragam kesempatan, Kalla mendorong inovasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik di pemerintahan maupun berbisnis. Dia mencontohkan fenomena aplikasi transportasi online, seperti Gojek, Grab, dan lainnya. Meski pengendara transportasi konvensional menolak, Kalla mengatakan, keberadaan mereka tidak bisa dihindari. Yang perlu dilakukan adalah penyesuaian aturan. "Teknologi tidak bisa kita hindari," kata Kalla.

AMIRULLAH

Berita terkait

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

10 jam lalu

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah

Baca Selengkapnya

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

21 jam lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

2 hari lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

10 hari lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

12 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

13 hari lalu

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

14 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

15 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

16 hari lalu

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

16 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya