TEMPO.CO, Jakarta -- Diam-diam Wakil Presiden Jusuf Kalla memperhatikan penggunaan aplikasi online oleh penyedia jasa transportasi Gojek. Kalla mendorong penerapan teknologi untuk membantu jalannya pemerintahan.
"Tadi saya bicara dengan beberapa menteri terkait, Mendagri, Menkominfo, Menpan, kalau Gojek saja bisa mengatur ojek di mana-mana, masa kami tidak bisa mengatur aparat kerja pemerintahan," kata Kalla, Senin, 26 April 2016, saat peluncuran Institute Otonomi Daerah di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
Kalla meminta aplikasi standar yang bisa dipakai di pemerintahan. Sebab, sistem pemerintahan semuanya sama, ada walikota, wakil walikota, sekretaris daerah, kepala dinas, dan sebagainya. Aplikasi itu nantinya tinggal menggabungkan berbagai aspek saja, misalnya program yang menghubungkan ke rakyat. Melalui aplikasi ini, persoalan sampah yang mengotori lingkungan bisa langsung ditindaklanjuti. "Tidak perlu lagi menghadap, tapi tinggal kontak melalui teknologi," kata Kalla.
Aplikasi teknologi seperti itu, kata Kalla, bisa membantu jalannya pemerintahan. Ini seperti berlaku di Amerika maupun Jepang dengan konsep smart city. Penggunaan aplikasi akan memudahkan dan biayanya lebih murah. "Ada efisiensi, kontrol masyarakat, ada transparansinya, DPR dan masyarakat juga bisa melihat kinerjanya," kata Kalla.
Menurut Kalla, penggunaan aplikasi teknologi menjadi bagian dari otonomi daerah. Otonomi dalam makna tidak berarti berdiri sendiri, tapi berdiri bersama-sama membuat kemajuan bagi bangsa. "Itulah makna dari otonomi yang baik, yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kemajuan dan memperkuat bangsa," kata Kalla.
Dalam beragam kesempatan, Kalla mendorong inovasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik di pemerintahan maupun berbisnis. Dia mencontohkan fenomena aplikasi transportasi online, seperti Gojek, Grab, dan lainnya. Meski pengendara transportasi konvensional menolak, Kalla mengatakan, keberadaan mereka tidak bisa dihindari. Yang perlu dilakukan adalah penyesuaian aturan. "Teknologi tidak bisa kita hindari," kata Kalla.
AMIRULLAH
Berita terkait
Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional
10 jam lalu
Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah
Baca SelengkapnyaBertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah
21 jam lalu
Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaHamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel
2 hari lalu
Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.
Baca SelengkapnyaProfil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah
10 hari lalu
Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham
12 hari lalu
Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.
Baca SelengkapnyaIstana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby
13 hari lalu
Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII
Baca SelengkapnyaGilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk
14 hari lalu
Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
15 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDigagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina
16 hari lalu
Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.
Baca SelengkapnyaDua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong
16 hari lalu
"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong
Baca Selengkapnya