TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo pekan ini akan mengundang panglima angkatan bersenjata dan Menteri Luar Negeri Filipina untuk membahas pengamanan regional terkait dengan pembebasan sandera warga negara Indonesia. Presiden juga akan mengundang panglima angkatan bersenjata dan Menteri Luar Negeri Malaysia.

"Minggu ini akan kami undang panglima Malaysia, Menlu Malaysia, panglima Filipina, dan Menlu Filipina. Minggu ini kami akan ketemu di sini," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa, 26 April 2016.

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia akan mengajak dua negara itu melakukan patroli bersama untuk pengamanan kawasan. "Patroli bersama sehingga memastikan kawasan itu betul-betul pada kondisi aman. Tidak mungkin hal-hal seperti ini (penculikan) kita teruskan," katanya.

Baca juga:
Tamara Bleszynski Bertemu Penjambaknya, Inilah yang Terjadi
Pamer Pacar Baru, Derby Romero: Aku Pria Paling Beruntung

Presiden mengatakan ia terus mengikuti perkembangan operasi yang dilakukan untuk pembebasan sandera. Komunikasi, kata Jokowi, juga terus dilakukan dengan pemerintah Filipina dan kelompok yang melakukan penyanderaan. Jokowi menegaskan, pemerintah menginginkan sandera segera dilepas.

Namun dia mengakui pembebasan sandera tidak mudah. "Memang tidak segampang itu. Jangan memudahkan persoalan. Persoalan ini tidak mudah," ucapnya. Ia mencontohkan banyak juga sandera yang masih ditahan selama enam atau delapan bulan.

Kelompok Abu Sayyaf diduga bertanggung jawab atas penyanderaan kapal tunda (tugboat) Henry dan kapal tongkang Cristi di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina pada Jumat lalu. Dalam penyanderaan sepuluh WNI, akhir Maret lalu, kelompok tersebut menuntut tebusan hingga 50 juta peso atau Rp 14,3 miliar. Pemerintah Indonesia menolak terlibat dalam pemenuhan tebusan itu.

Sejak 2004, dalam berbagai kasus penyanderaan, baik yang diliput media maupun tidak, proses pembebasan paling cepat adalah tiga bulan. Sebagian besar berlangsung selama 6 bulan-2 tahun.

ANANDA TERESIA