TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri mengatakan partainya setuju atas keputusan penghentian sementara reklamasi di Teluk Jakarta. Selama moratorium ini berlangsung, ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah.

"Para pelanggar harus dihukum. Negara jangan lagi kalah oleh korporasi," kata Rokhmin dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 24 April 2016.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menambahkan, tim gabungan yang terdiri atas pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus mengkaji ulang soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan desain reklamasi tersebut. Ia meminta para pakar dan nelayan turut dilibatkan. "Sehingga nanti apa pun keputusannya harus diterima," ucapnya.

Bila nanti reklamasi dilanjutkan, Rokhmin berharap masyarakat yang tersingkir diperhatikan dengan diberi hunian yang lebih layak dan juga saham. "Di Taiwan, Tiongkok, Malaysia, dan Korea, masyarakat pesisirnya dikasih saham," ujarnya.

Dalam kaji ulang mengenai amdal yang perlu diperhatikan, kata Rokhmin, ialah harus bersifat terpadu dan regional. Amdal tidak lagi boleh bersifat parsial yang pulau per pulau. "Reklamasi ini mencakup Jawa Barat dan Banten," tuturnya.

Pemerintah membentuk tim gabungan untuk mengkaji masalah reklamasi pada Senin pekan lalu. Tim tersebut dikomandoi Kementerian Koordinator Bidang Maritim.

Tim gabungan bertugas mengkaji ulang rencana dan kajian lingkungan, menerjemahkan peraturan yang tumpang tindih terkait dengan reklamasi, dan membentuk tim penegakan hukum.

Reklamasi Jakarta menjadi salah satu poin pembahasan Rakornas PDIP Bidang Kemaritiman kali ini. Beberapa menteri Kabinet Kerja yang berhubungan dengan kemaritiman dijadwalkan hadir, seperti Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Tampak di antara tamu yang sudah datang, kader PDIP yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, serta Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

AHMAD FAIZ