TEMPO.CO, Surakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pengelolaan Museum Radyapustaka Surakarta perlu dibenahi. Kementerian akan turun tangan langsung untuk mendampingi perombakan manajemen museum. "Kemelut yang terjadi beberapa waktu terakhir tidak boleh terjadi lagi," kata Harry Widianto, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu 20 April 2016.

Menurut dia pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap museum tertua di Indonesia tersebut. Dalam sepekan terakhir, museum yang berada di kawasan Sriwedari itu menjadi sorotan. Sebab, museum itu ternyata tidak sanggup menggaji karyawannya dalam empat bulan terakhir. Sebab, anggaran dari Pemerintah Kota Surakarta tidak kunjung cair sejak awal tahun.

Menurutnya, kondisi itu menjadi salah satu akibat dari pengelolaan manajemen yang kurang optimal. "Pengelolaan dengan sistem komite tidak sesuai dengan standar dari kementerian," katanya. Dia berjanji kementerian akan turun tangan langsung untuk mendampingi museum dalam menyusun manajemen baru. "Secara fisik, sebenarnnya Museum Radyapustaka sudah cukup bagus," katanya. Dua tahun silam, pihaknya telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 3 miliar untuk perbaikan fisik. "Makanya sekarang kami akan membangun manajemennya," kata Harry.

Saat ini, pengelolaan museum hanya ditangani oleh komite museum yang terdiri dari empat anggota. Mereka mengelola museum bersama-sama dengan dibantu sejumlah karyawan. "Dalam standar kami, museum harus memiliki kepala museum, petugas administrasi hingga kurator," katanya. Menurutnya, pembenahan manajemen pengelola tidak kalah penting dengan manajemen koleksi yang selama ini telah dilakukan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta, Enny Tyasni Suzana mengatakan bahwa pihaknya akan membubarkan komite museum. "Akan digantikan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)," katanya. Menurutnya, komite museum yang tidak memiliki badan hukum akan menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan dana hibah. "Hibah hanya bisa diberikan bagi lembaga berbadan hukum," katanya.

Meski demikian, pengelolaan museum tetap akan melibatkan para pakar dibidang permuseuman. "Istilah kami UPTD plus," katanya. Pihaknya juga akan menempatkan pegawai khusus yang akan bertugas di UPTD Museum Radyapustaka.

AHMAD RAFIQ