TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato di hadapan Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) di gedung International Maritime Organization (IMO) London, Selasa sore, 19 April waktu setempat atau Selasa malam WIB.

Dalam Sidang yang dipimpin Sekretaris Jenderal IMO Ki Tack Lim, Presiden Jokowi berpidato selama 15-20 menit.

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan untuk berbicara di forum IMO. Sejak awal, saya memberi perhatian khusus kepada masalah-masalah kelautan ini," kata Jokowi.

Ia mengatakan ingin berbicara soal visi bangsa Indonesia tentang laut dan berbicara tentang pentingnya kerja sama antarbangsa dalam memanfaatkan, mengelola, dan menjaga samudera.

Bagi bangsa Indonesia, ia berujar, samudera memiliki arti penting secara historis, ekonomi, dan geopolitik. Indonesia pernah jaya sebagai bangsa pelaut. Kehidupan ekonomi sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut. Kini Indonesia berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia, sebagai titik tumpu (fulcrum) dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Namun, seperti yang sering ia sampaikan, sudah terlalu lama bangsa Indonesia memunggungi laut. Padahal jati diri bangsa adalah jadi diri maritim sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sebab, dua pertiga wilayahnya terdiri atas air yang kaya sumber daya maritim, seperti ikan, gas, minyak, dan keragaman hayati.

"Karena itu, pemerintahan saya berkomitmen menjadikan kembali Indonesia poros maritim dunia menyuarakan kembali Jalesveva Jayamahe," katanya dalam bahasa Inggris.

Ia menyebutkan pemerintah akan membangun infrastruktur maritim, menjaga sumber daya laut dari eksploitasi illegal yang merusak, memanfaatkan kekayaan laut untuk rakyat, menjaga keamanan dan keselamatan laut sebagai urat nadi perdagangan dunia, serta melestarikannya untuk anak cucu dan untuk dunia.

Dalam sidang IMO itu, hadir pula Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

ANTARA