TEMPO.CO, Surabaya - Kementerian Dalam Negeri menyebutkan tiga provinsi teratas yang anggota dewan dan pejabatnya paling banyak melakukan perjalanan ke luar negeri. "Paling sering Jawa Timur, kedua Aceh, ketiga Jawa Barat," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono saat ditemui wartawan seusai musyawarah perencanaan dan pembangunan daerah (musrenbang) di Surabaya, Rabu, 13 April 2016.

Sumarsono menyatakan Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten dan kota lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lain. Di provinsi yang dipimpin Gubernur Soekarwo itu, terdapat 38 kabupaten/kota.

Umumnya, anggota dewan maupun pejabat suatu provinsi jarang kunjungan kerja ke luar negeri. "Nah, Jawa Timur hampir setiap pekan ada. " Mereka, kata Sumarsono, mengajukan surat permohonan kunjungan kerja ke luar negeri secara bergiliran.

Di atas panggung, ia juga berkomentar soal seringnya kunjungan pejabat provinsi tersebut. "Surat permohonan perjalanan dinas ke luar negeri terbanyak dari Jawa Timur. Pokoknya tiada hari tanpa tanda tangan surat dari Jawa Timur," ujarnya disambut gelak tawa para peserta.

Bahkan suatu kali ia pernah melihat surat permohonan kunjungan kerja ke luar negeri untuk 25 orang. "Saya beri bimbingan, maksimal lima orang saja. Besoknya saya terima lima amplop usulan, dipecah lagi kecil-kecil. Dicek lagi, tujuannya sama, jamnya sama, agendanya sama."

Namun, karena persyaratan sudah lengkap, Sumarsono mengaku tak punya kuasa untuk menolak meneken surat-surat itu. Apalagi, saat dicek, gubernur memberikan rekomendasinya. Maka, meski paling sering, Jawa Timur dinilai produktif dan tertib administrasi. "Dari segi ketaatan paling bagus dan selalu lapor. Hasil laporannya selalu tebal, disampul rapi," ucapnya.

Sumarsono mengatakan kunjungan kerja ke luar negeri tidak dilarang. Yang penting ada tujuan pokok, selektif, dan efektif. Tak masalah mereka pergi jauh, asalkan proposalnya jelas dan ada manfaat besar. "Yang saya hindari itu yang jumlah banyak, hanya rekreatif, tapi tidak ada hasil."

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjamin anggota dewan maupun pejabat yang kunjungan kerja ke luar negeri pasti telah melewati sejumlah syarat. "Harus ada proposal kegiatan yang jelas, lalu ada undangan dari luar negeri, juga diprioritaskan dengan negara-negara sister city," katanya.

Soekarwo menegaskan, tak semua surat permohonan dipenuhi. Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu menampik tebang pilih. "Ya, yang ditolak pasti yang tidak memenuhi syarat."

ARTIKA RACHMI FARMITA