Politikus PPP Minta Zaskia Gotik Didenda Rp 500 Juta  

Reporter

Kamis, 31 Maret 2016 13:14 WIB

Calon hakim Mahkamah Konstitusi Dimyati Natakusumah. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Penyiaran Dewan Perwakilan Rakyat, Akhmad Dimyati Natakusumah, meminta polisi terus mengusut dugaan pelecehan lambang negara yang dilakukan penyanyi dangdut Surkianih alias Zaskia Gotik. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini berharap agar Zaskia Gotik diberi sanksi.

"Untuk kasus ini, polisi tetap harus memberikan sanksi," kata Dimyati saat ditemui di gedung DPR MPR, Jakarta, Kamis, 31 Maret 2016.

Dimyati menambahkan, kalau tidak ada sanksi maka ada kekhawatiran hal serupa akan terulang pada orang lain. "Sanksinya kan ada di undang-undang, bisa denda Rp 500 juta dan lima tahun penjara," ucapnya.

Zaskia tersandung masalah pelecehan lambang negara akibat ucapannya di sebuah program stasiun televisi swasta. Pelantun lagu Satu Jam Saja ini menyebut kemerdekaan Indonesia jatuh pada 32 Agustus. Lalu ia juga menyebut lambang sila kelima Pancasila adalah bebek nungging.

Karena ucapan tersebut, Zaskia dilaporkan ke polisi dan sudah diperiksa. Kamis pagi ini, Zaskia mendatangi gedung DPR untuk meminta maaf. Zaskia mengatakan dia sama sekali tak berniat untuk melecehkan lambang negara. "Itu kekeliruan Neng aja karena terbawa suasana, spontanitas aja," katanya di gedung parlemen.

Dimyati menuturkan meski Zaskia beralasan bercanda, hal tersebut tetap tidak dibenarkan. Ia pun meminta agar proses hukum terus berjalan. "Serahkan semua pada kepolisian," katanya.

Menurut Dimyati, pelecehan lambang negara yang dilakukan Zaskia Gotik menunjukkan ada kelemahan pada pemerintah dan DPR. Kelemahan yang dimaksud Dimyati, yaitu mengenai sosialisasi empat pilar bangsa yang dinilai berjalan kurang efektif. "Ada yang masih enggak tau lambang negara," ujar Dimyati.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

11 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

18 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Bebaskan Berbicara di Berbagai Forum, Rocky Gerung Terima Kasih ke Hakim Sudah Pakai Akal Sehat

2 hari lalu

Pengadilan Bebaskan Berbicara di Berbagai Forum, Rocky Gerung Terima Kasih ke Hakim Sudah Pakai Akal Sehat

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang meminta hakim menghukum Rocky Gerung untuk tidak berbicara di berbagai forum.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya