TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Rachmat H.S. mengaku keputusan partainya mendukung Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak didukung kader partainya.

Menurut Rahmat, proses pembuatan keputusan dukungan terhadap Ahok tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. "Ahok itu cuma bakal jadi bawang goreng: ngambang di atas tapi bawahnya enggak ada," katanya dalam konferensi pers di Sarinah, Jakarta, Minggu, 27 Maret 2016.

Menurut Rachmat, 90 persen DPC dan DPD tidak mendukung Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat ini Ahok tidak didukung secara struktural oleh Partai Hanura. Hal itu dapat terlihat dari musyawarah cabang Partai Hanura dua bulan lalu yang malah merekomendasikan Hanura mendukung Ketua Hanura Jakarta Mohamad “Ongen” Sangaji menjadi calon Gubernur DKI.

Rachmat mengatakan seharusnya seusai musyawarah cabang digelar rapat koordinasi bidang pada pertengahan April 2016. Selanjutnya, pada akhir April, barulah bisa dilakukan rapat pimpinan daerah. Namun, sebelum ada rapat di tingkat daerah, secara sepihak pengurus pusat mengadakan rapat pimpinan untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Ahok. "Gimana mau rapat pimpinan, bahan dari kami saja belum ada," tuturnya.

Menurut Wakil Ketua DPD Bidang Legislatif dan Eksekutif Bustami Rahawarin, ada dua hal yang seharusnya dilakukan partai sebelum memutuskan mengusung Ahok. Pertama, harus melalui mekanisme rapat. Kedua, harus ada survei internal, terutama survei terhadap 350.045 warga Jakarta yang mendukung Hanura dalam Pemilu 2014.

Pada Sabtu, 26 Maret lalu, Hanura mendeklarasikan dukungannya kepada Ahok. Dalam deklarasi ini, Ketua Umum Wiranto mengklaim telah mendapat dukungan dari partai. Namun hal ini ditampik Bustami dan Rachmat, yang menyatakan keputusan tersebut tidak mewakili kader partai.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI