Siyono Tewas, KontraS Minta DPR Kaji Kembali Draf UU Antiterorisme

Reporter

Minggu, 27 Maret 2016 04:14 WIB

Para pelayat merangsek ke arah polisi yang sempat menghambat proses penguburan jenazah Siyono di Dukuh Brengkungan, Klaten, 13 Maret 2016. Siyono ditangkap anggota Densus 88 pada Selasa lalu dan meninggal dalam proses penyidikan pada Jumat siang. TEMPO/Dinda Leo Listy

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Putri Kanesia meminta Dewan Perwakilan Rakyat mengevaluasi kinerja Detasemen Khusus 88 (Densus 88) terutama sisi transparansi. Selain itu DPR juga diminta mengkaji kembali draf revisi Undang-Undang UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.Hal ini buntut dari tewasnya Siyono terduga teroris asal Klaten.

"Tidak ada satu pasal yang mengatur mekanisme ganti rugi bila Densus 88 salah tangkap," kata Putri saat konferensi pers di Kantor KontraS, Jakarta, Sabtu, 26 Maret 2016.

Putri menambahkan dalam UU tidak tertuang mengenai mekanisme pihak keluarga meminta keterangan. Poin dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme tersebut yang bermasalah selanjutnya ialah, tuduhan terroris terhadap pihak yang mengajak seseorang bergabung dalam suatu organisasi terlarang. Sayangnya dalam UU tidak jelas kriteria penentuan suatu organisasi disebut terlarang.

Baca Juga: Komnas HAM Pertanyakan Surat Penangkapan Siyono

Putri juga meminta DPR menolak pasal yang memuat penyidik dan jaksa bisa menahan terduga teroris selama maksimal enam bulan. Lamanya masa penahanan tersebut berpotensi ada intimidasi dalam proses interogasi. "Yang sekarang saja sudah seperti ini (menyebabkan Siyono tewas)."

Siyono, 33 tahun adalah terduga teroris yang dikabarkan meninggal dunia saat menjalani proses pemeriksaan oleh Densus 88 pada Jumat, 11 Maret. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mengatakan Siyono tewas dalam perjalanan ke rumah sakit setelah berkelahi dengan satu orang anggota Densus yang bertugas mengawalnya.

KontraS menilai sejak penangkapan ada pelanggaran administrasi yang dilakukan Densus. Dugaan intimidasi dan kekerasan ada di balik tewasnya Siyono.

Baca: Apa Saja Kejanggalan dalam Kematian Siyono, Terduga Teroris?

Adapun pihak keluarga tidak mendapat penjelasan terkait penyebab kematian ayah lima orang anak ini. Pihak keluarga hanya diminta untuk menandatangani surat tidak akan menuntut atas kematiannya.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyatakan Siyono tewas karena kelelahan setelah berkelahi dengan petugas yang mengawalnya. Mabes Polri juga menyebut Siyono adalah seorang panglima dalam suatu kelompok teroris.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

LPSK Desak Jokowi Teken Revisi PP Kompensasi Korban Teror

13 Desember 2019

LPSK Desak Jokowi Teken Revisi PP Kompensasi Korban Teror

LPSK mendesak Jokowi segera meneken revisi aturan soal kompensasi korban teror masa lalu.

Baca Selengkapnya

Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

10 April 2019

Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa

Rencana ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa sudah kerap didengungkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KontraS Minta Pelaksanaan Undang-Undang Terorisme Diawasi

26 Mei 2018

KontraS Minta Pelaksanaan Undang-Undang Terorisme Diawasi

Pengawasan penting untuk menjamin tidak terjadinya praktik penyiksaan dalam proses pemberantasan terorisme.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Undang-undang Tidak Secara Otomatis Menekan Terorisme

26 Mei 2018

Pengamat: Undang-undang Tidak Secara Otomatis Menekan Terorisme

Bisa saja Undang-Undang Terorisme secara substansi baik tapi implementasinya di lapangan berjalan bias.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Antiterorisme, SBY: Kewenangan Menyadap Harus Tepat

25 Mei 2018

Revisi UU Antiterorisme, SBY: Kewenangan Menyadap Harus Tepat

SBY setuju aparat penegak hukum mendapat kewenangan yang cukup seperti penyadapan dalam mendeteksi, mencegah dan menggagalkan aksi teror.

Baca Selengkapnya

Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

9 Desember 2017

Kontras: Aparat Keamanan Dominasi Pelanggaran HAM di Sumut

Kontras mengungkapkan aparat keamanan diduga menjadi aktor dominan kasus pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Kontras menyoroti praktek tidak manusiawi.

Baca Selengkapnya

Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

7 Desember 2017

Kasus La Gode, KontraS: Panglima TNI Baru Harus Tegas

KontraS menyebutkan kasus La Gode merupakan teguran yang tepat begi profesionalisme TNI

Baca Selengkapnya

KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

7 Desember 2017

KontraS Desak Dua Institusi Ini Tuntaskan Kasus La Gode

Kasus La Gode menjadi perhatian KontraS.

Baca Selengkapnya

Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

6 Desember 2017

Kontras: Dalam Pelarian, La Gode Curhat Soal Kekerasan

Kontras menemukan bukti bahwa La Gode sempat menemui istrinya pada masa pelariannya. La Gode menceritakan kekerasan yang dialaminya.

Baca Selengkapnya

Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

1 Desember 2017

Kontras Minta TNI Usut Kasus La Gode dengan Transparan

Kontras berharap penyelidikan kasus kematian La Gode berjalan transparan, obyektif dan akuntabel.

Baca Selengkapnya