Ulama PKB Gelar Silaturahmi Bersama Menteri Kabinet Kerja

Reporter

Sabtu, 26 Maret 2016 20:32 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) memukul beduk dalam pembukaan musyawarah kerja nasional Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di JCC, Senayan, Jakarta, 5 Februari 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Para ulama dari tujuh kabupaten di Jawa Barat menggelar silaturahmi di Restoran Indo Alam Sari, Karawang. Mereka mengadakan silaturahmu sebagai komitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla. Pertemuan itu difasilitasi oleh pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawab Barat.

“Kegiatan ini dilakukan selain membangun ikatan batin antara ulama dan PKB yang lahir dari rahim ulama (NU), juga untuk lebih memperkokoh kesatuan dan persatuan ulama dan umaro untuk mengawal kepemimpinan Jokowi JK,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Barat Sayiful Huda dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 26 Maret 2016.

Menurut Huda, bangsa Indonesia jangan sampai melupakan sejarah, terutama sejarah para ulama dalam merebut dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ulama memiliki peran terbesar atas berdirinya NKRI. Termasuk kemenangan Persiden Jokowi-JK, kata dia, juga tidak lepas dari peran para ulama.

Baca Juga: Syarat Calon Independen Akan Diperketat, Ini Komentar DPD


Huda menceritakan bahwa peristiwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 merupakan hasil keputusan dari rapat besar konsul-konsul Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura. Puncaknya dari peristiwa itu adalah fatwa Hasiym Asyari yang menggelorakan perstiwa pada 10 November di Surabaya yang dikenal sebagai Hari Pahlawan.

Dari fatwa itu, kata Huda, seluruh ulama dan santri serta elemen masyarakat lainnya bahu membahu mengusir penjajah dari Tanah Air. Termasuk di dalamnya banyak perlawan para ulama dalam melawan penjajah dari Belanda dan Jepang seperti perlawanan ulama di Jawa Barat, Zaenal Mustofa.

Hadir dalam silaturahmi itu di antaranya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Riset dan Teknologi Mohamad Nasir, serta beberapa tokoh PKB. “InsyaAllah Indonesia menjadi negeri baldatun thoyibatun warobbun ghofur,” kata Huda.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

3 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket

22 hari lalu

PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket

Ketua DPP PKB mengatakan hak angket penting sebagai ikhtiar untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

28 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

29 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

34 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

36 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

37 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

38 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

38 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya