TEMPO.CO, Bangkalan - Senin kemarin, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak ke gudang Badan Urusan Logistik setempat. Dewan ingin mencari tahu mengapa beras untuk rakyat miskin (raskin) ke-13 dan ke-14 untuk ratusan desa di Sumenep belum disalurkan.

Padahal mestinya raskin itu sudah disalurkan kepada penerima pada Desember 2015. "Empat bulan mandek," kata Ketua Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath, Sabtu, 26 Maret 2016.

Menurut Darul, penyebab belum disalurkannya raskin itu karena uang Rp 3,8 miliar yang telah disetorkan para kepala desa ke Bulog Sumenep sebagai penebus raskin tak kunjung ada wujudnya. "Uang yang disetorkan kades ke Bulog mayoritas hasil ngutang," ujarnya.

Dalam penebusan raskin, Bulog memberlakukan kebijakan "ada uang ada barang" khusus Pulau Madura. Musababnya, tunggakan penebusan raskin cukup besar, salah satunya di Kabupaten Pamekasan. Berbeda dengan kabupaten lain yang masih memakai sistem "ambil dulu bayar kemudian", yaitu kepala desa boleh mengutang raskin di Bulog dan dibayar setelah uang warga terkumpul. "Kalau di Madura sistemnya cash and carry," ucap Darul.

Darussalam, Kepala Desa Masalima, Kecamatan Pulau Masalembu, membenarkan pernyataan Darul. Demi menebus raskin ke-13 dan 14, dia terpaksa utang kanan-kiri. Dia pun menyetorkan uang ke Bulog melalui Kecamatan Masalembu Rp 48 juta. Namun, hingga akhir Maret, raskin belum juga datang. "Saya ditagih utang terus, saya bingung," tuturnya.

Kepala Gudang Bulog Sumenep Ainol Fatah mengatakan belum tersalurnya raskin tersebut karena stok di gudang sedang kosong. Di sisi lain, para kepala desa melakukan penebusan raskin secara bersamaan sehingga terjadi penumpukan uang tebusan hingga Rp 3,8 miliar. "Andai rutin ditebus tiap bulan, hal seperti ini bisa dihindari," katanya.

Soal dana tebusan Rp 3,8 miliar, Ainol mengatakan dana tersebut disimpan di bank demi keamanan. "Kami simpan di bank atas perintah Bulog pusat," ujarnya.

Namun sistem penyimpanan uang tebusan di bank itu dipersoalkan Darul Haysim. Menurut dia, uang tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. "Kalau disimpan di bank, kan, ada bunga. Nah, bunganya ini untuk apa dan siapa?" tuturnya.

Adapun di Kabupaten Bangkalan, distribusi raskin nyaris tak ada persoalan. Bahkan stok beras di gudang Bulog Bangkalan melimpah untuk dua bulan ke depan. "Stok raskin kami sekitar 3.000 ton lebih," ucap Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Bangkalan Sarman Aji Joko Sutrisno.

Sutrisno menuturkan sistem penebusan pun sama, yaitu bayar di muka. Menurut dia, karena cash and carry sejak 2014, Bangkalan bebas tunggakan raskin. "Kami memang minta Bulog supaya raskin dikirim tepat waktu, alhamdulillah dipenuhi," katanya.

MUSTHOFA BISRI