INFO MPR - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan peningkatan kesejahteraan buruh masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah hingga kini. Karena menurut dia, kondisi buruh masih belum sejahtera.

Kata Mahyudin, Pemerintahan Jokowi-JK dalam visi dan misinya untuk mensejahterahkan buruh masih belum maksimal dilakukan. "Jadi ini harus ditangani secara lebih serius lagi," ucapnya saat memberikan sambutan dalam Seminar Ketatanegaraan bertema "Evaluasi Sistem Ketatanegaraan Pemerintah Jokowi-JK Dalam Menghadapi Persaingan Global Ekonomi Sesuai Dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27" di Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR/DPD, Kamis, 24 Maret 2016.

Mahyudin mengatakan ada tiga yang menjadi sorotan para buruh saat ini. Pertama soal pendapatan. Menurut Mahyudin, pendapatan buruh di Indonesia termasuk rendah. Kalau dikaitkan dengan hitung-hitungan inflasi saat ini yang sudah mencapai 10 persen, ia menegaskan, seharusnya upah buruh juga harus sudah naik sebesar itu. "Tapi nyatanya pemerintah masih menerapkan upah murah ke para buruh. Jadi tidak heran buruh banyak yang menolak kebijakan kenaikan upah yang tidak terlalu tingggi itu," ucapnya.

Hal kedua yang menjadi sorotan buruh adalah soal kebijakan kepastian lapangan kerja. Mahyudin melihat fenomena PHK malah marak terjadi akhir-akhir ini.

Ketiga, buruh juga menyoroti soal jaminan sosial. Mahyudin mencontohkan mengenai Jaminan Hari Tua yang menggunakan sistem pajak progresif. "Ini kann akan mengurangi pendapatan buruh," katanya.

Melihat hal itu, Mahyudin berharap pemerintah bisa segera menyikapinya. "Harapan saya Indonesia bisa segera menjadi negara maju menuju masyarakat adil dan makmur. Tapi kalau buruh tidak sejahtera bagaimana itu akan terwujud," ujarnya. (*)