TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melihat ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa rakyat bisa mempercayai pegawai negeri sipil, politikus, dan birokrat saat relawan, yang menamakan diri sebagai Teman Ahok, muncul.

"Saat ribut dengan DPRD, Teman Ahok muncul. Ini kesempatan saya untuk menunjukkan bahwa kepercayaan rakyat bisa naik ke PNS. Orang harus percaya (kepada) politikus dan birokrat," kata Ahok di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Maret 2016.

Untuk membuktikannya, semula Ahok mengajak Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk kembali berduet dengannya dalam pemilihan gubernur 2017. Namun, karena partai yang menaungi Djarot, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, belum memberikan jawaban, Ahok akhirnya memutuskan memilih jalur independen dan berpasangan dengan Heru Budi Hartono, pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

"Secara hitungan politik saya kalah. Tapi katanya sudah terkumpul 700 ribu KTP. Saya belum pernah lihat barangnya," ujarnya.

Ahok pun yakin, bila kembali terpilih sebagai gubernur, kepercayaan rakyat terhadap birokrat, politikus, dan partai akan meningkat. Ia juga menginginkan warga Jakarta yang memilih dia sebagai gubernur pada pilkada 2017 karena kerja kerasnya.

"Saya ingin dipilih karena kerja keras, bukan karena warna kulit, ras saya. Jadi karena saya kerja keras, tidak menerima suap, tidak berpihak," tuturnya.

Terkait dengan keputusan Ahok memilih jalur independen yang dianggap sebagai deparpolisasi, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mencoba meluruskannya.

Menurut dia, jalur independen bukanlah deparpolisasi. "Tapi satu kondisi psikologi komunikasi sosial antara parpol dan masyarakat yang semakin jauh. Parpol perlu partisipasi publik," katanya. "NasDem institusi parpol, bukan independen. Tapi parpol yang tetap seiring dengan aspirasi rakyat."

FRISKI RIANA