TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan hasil rapat terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu membahas kasus yang dikategorikan pelanggaran HAM.
"Ada dua yang kami bicarakan, yaitu soal enam kasus pelanggaran HAM berat dan soal Papua. Akan kami selesaikan di pengadilan," kata Luhut di depan gedung Kementerian Politik, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Maret 2016.
Menurut Luhut, penyelesaian kasus HAM tersebut sudah dalam tahap final. "Semoga tanggal 2 Mei 2016 bisa dituntaskan," ucap Luhut, yang tak menyebutkan isi kesepakatannya. "Bukan tak ada kesepakatan, masih ada rinciannya."
Luhut mengatakan pemerintah tetap mengambil jalur non-yudisial sebagai penyelesaian kasus 1965. "Kalau mau jalur hukum, silakan saja kalau berani! Tapi, misalnya, untuk peristiwa '65, siapa yang mau dihukum?" ujarnya.
Dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat, ada yang sulit diselesaikan melalui jalur hukum karena peristiwa yang sudah lama dan ketiadaan bukti. Ia mencontohkan peristiwa 1965 yang terjadi karena ada sebab-akibat.
"Jadi dulu, kalau lihat sejarah, sewaktu PKI hebat-hebatnya, dibunuhin itu orang-orang NU, Ansor, dan lainnya. Begitu ada kesempatan balas dendam, terjadi bunuh-bunuhan lagi. Sekarang mau mempermasalahkan siapa?”
Luhut menyatakan sulit apabila penyelesaian kasus tersebut melalui jalur hukum. Ia pun menyatakan pemerintah bersedia memfasilitasi penyelesaian secara hukum bila ada yang bisa mengumpulkan alat bukti.
Jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah teledor menuntaskan masalah pelanggaran HAM berat ini. "Presiden sudah memerintahkan untuk menuntaskan, jadi saya sebagai Menkopolhukam akan menuntaskan masalah ini."
Kasus yang termasuk pelanggaran HAM berat yang akan diselesaikan pemerintah antara lain tragedi 1965, kasus penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, kasus penghilangan aktivis pada 1997-1998, tragedi Trisakti pada 1998, kasus Talangsari 1989, dan pelanggaran HAM di Timor Timur.
YOHANES PASKALIS
Berita terkait
Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle
8 Februari 2024
Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung
Baca SelengkapnyaKilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul
7 Januari 2023
Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.
Baca SelengkapnyaMelatih Tentara Main Musik, Maestro Biola Ini Diberi Pangkat Letkol Tituler
12 Desember 2022
Sebelum Deddy Corbuzier memperoleh pangkat Letkol Tituler, Idris Sardi sudah lebih dulu mendapatkannya
Baca SelengkapnyaJadi Ketua PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Siap Keluar Dana dari Kantong Pribadi
25 Januari 2021
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku bukan orang baru dalam dunia olahraga.
Baca SelengkapnyaTerpilih Jadi Ketua PB PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Akan Lapor Jokowi
25 Januari 2021
Luhut Binsar Pandjaitan telah resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI).
Baca SelengkapnyaLuhut Binsar Pandjaitan Jadi Kandidat Tunggal Ketua PB PASI
23 Januari 2021
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi kandidat tunggal ketua umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Akui Ekonomi RI Melambat: Tapi Nasib Lebih Baik dari Negara Lain
25 Agustus 2020
Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa Indonesia tidak bisa terhindar dari perlambatan ekonomi dunia akibat dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaPermenhub Izinkan Ojol Bawa Orang Diprotes, Luhut Bilang Begini
15 April 2020
Beleid itu memuat izin Kementerian terhadap pengendara sepeda motor, tarmasuk ojol, mengangkut penumpang di zona PSBB.
Baca SelengkapnyaTiga Tahun Lagi, Luhut Yakin Transaksi Berjalan Surplus USD 1 M
3 Desember 2019
Luhut Binsar Pandjaitan yakin defisit transaksi berjalan atau current account deficit akan terus mengecil, bahkan surplus.
Baca SelengkapnyaDi Singapura, Luhut Pamer Indonesia Akan Punya Omnibus Law
22 November 2019
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Indonesia bakal segera memiliki omnibus law.
Baca Selengkapnya