TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam sikap Kepolisian Sektor Menteng, Jakarta Pusat, yang enggan menjamin keamanan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta. Padahal pemutaran film akan dilakukan di ruang tertutup di Goethe-Institute yang biasa dipakai untuk acara kesenian.
"Polisi tidak langsung minta dibatalkan, tapi sikapnya menunjukkan keberpihakan kepada organisasi intoleran," ucap Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu, 16 Maret 2016. Sikap ini dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan berkesenian.
AJI menyatakan, malam sebelum pemutaran, empat anggota Polsek Menteng mendatangi Goethe-Institut. Tujuannya, mengkonfirmasi acara pemutaran film tersebut. Mereka mengklaim akan ada unjuk rasa dari organisasi massa Islam. Padahal panitia sudah melaporkan acara pemutaran film ke Polsek pada 5 Maret lalu.
Tak berhenti sampai di situ, pagi tadi, polisi kembali mendatangi Goethe-Institute dan menyatakan ormas yang akan berunjuk rasa adalah Front Pembela Islam. Lantaran tak adanya jaminan keamanan, Goethe-Institute memilih membatalkan pemutaran film. Panitia tetap memutarnya untuk kalangan terbatas di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta merupakan karya Rahung Nasution. Film itu bercerita tentang sejarah Pulau Buru yang dipakai sebagai tempat pembuangan para tahanan politik seusai peristiwa 1965.
Atas sikap polisi tersebut, AJI mendesak pemerintah mengambil sikap tegas terhadap pihak yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Aji juga mendesak polisi menjamin pelaksanaan hak-hak warga negara untuk berekspresi. "Kami meminta kelompok masyarakat tidak menebar ancaman kepada warga negara lain," ucap Ahmad.
Saat dikonfirmasi, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis menyatakan tidak mengetahui ihwal rencana aksi unjuk rasa menolak pemutaran film tersebut. "(DPP) pusat tidak menerima informasi itu," tutur Lubis.
