TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengritik produk hukum yang dibuat dalam kurun waktu 19982003. "Yang dianggap paling benar adalah civil society bukan pemerintah," kata Kalla saat membuka seminar Desain Baru Sistem Politik Indonesia hari ini.Kalla mengatakan sebagian besar produk hukum tersebut menyerahkan berbagai urusan kepada komisi independen di luar pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum yang mengurusi pemilu dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengurusi tindak pidana korupsi. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh rasa tidak percaya kepada pemerintah.Pemerintah, kata dia, akhirnya dikelilingi oleh berbagai lembaga independen termasuk Bank Indonesia. Bahkan, kata dia, komisi juga dibentuk untuk mengawasi lembaga seperti komisi kepolisian dan komisikejaksaan.Dalam perjalanan waktu, lanjutnya, ternyata pemikiran pemerintah jelek dan komisi independen itu baik terbukti tidak benar karena tidak semua komisi itu berjalan baik. "Teorinya tetap sama, power tends tocorrupt," kata Kalla.Kalla mengatakan bahwa kehadiran komisi independen memang menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Namun, kata dia, harus ada keseimbangan dengan pemerintah.Oktamandjaya Wiguna