TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian segera menduduki jabatan barunya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sebagai Kepala BNPT, Tito menyatakan berfokus pada penegakan hukum untuk melakukan penanganan dan penanggulangan agar tidak ada lagi serangan teror.

"Pertama, jangan sampai ada serangan teror; dan kedua, menangani persoalan yang ada di Poso. Saya mungkin nanti akan lebih banyak turun ke Poso," kata Tito di Markas Polda Metro Jaya Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.

Sebelumnya, ia berujar pernah menjabat deputi di lembaga yang sama selama dua tahun. Ia memikirkan konsep deradikalisasi. Konsep itu, kata dia, akan dikoordinasikan kepada semua instansi. Menurut dia, penanganan teroris tidak bisa dilakukan satu instansi.

Deradikalisasi, kata dia, digunakan pada tahap pencegahan preventif, penindakan, dan penegakan hukum, yang juga domain penegak hukum. "Domain pencegahan dan rehabilitasi harus melibatkan banyak pihak," ujarnya.

Tito tampaknya akrab dengan dunia terorisme. Pada 1998-1999, Tito menangani teroris sampai pernah menjabat kepala detasemen khusus untuk menangani persoalan terorisme. "Saya bukan orang baru," tuturnya.

Ia mengaku pernah beroperasi di Poso selama satu setengah tahun. Karena itu, Tito akan lebih berfokus pada pencegahan dan rehabilitasi dengan melibatkan instansi lain. "Saya memiliki konsep itu," ujarnya.

Rencananya, Tito dilantik sebagai Kepala BNPT di Istana Negara. Surat keputusannya telah diterima sejak 10 Maret 2016. Sebelumnya, ia enggan banyak bercerita mengenai penugasannya sebagai Kepala BNPT menggantikan Irjen Saud Usman, yang memasuki masa pensiun. "Sudah ada suratnya, surat keputusan Presiden sudah ada, untuk menjadi Kepala BNPT," katanya.

ARKHELAUS W