Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali, hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center, Jakarta, 24 Januari 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Idrus Marham mengatakan penyelenggara Musyawarah Nasional (Munas) Golkar mendatang adalah pengurus hasil Munas Bali. Hal ini sesuai kesepakatan pada 18 Desember 2015 yang menyatakan Munas dilakukan untuk mengakhiri konflik. Dalam kesepakatan tersebut ada catatan bila Mahkamah Agung menetapkan Munas Bali sebagai pemenang, penyelenggara munas adalah kepengurusan Bali.
"Setelah 29 Februrari yang lalu keluar putusan MA yang intinya menyatakan Munas Bali yang sah," kata Idrus saat ditemui di Gedung DPR MPR, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2016.
Ia menambahkan bila Golkar versi Bali sebagai penyelenggara Munas, namanya ialah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Nantinya, kepengurusannya melanjutkan Munas Bali. "Yaitu sekitar tiga setengah tahun," ucapnya.
Adapun waktu penyelenggaraan Munas, Idrus menuturkan kemungkinan jatuh pada Mei mendatang. Alasannya, mengakomodasi keinginan Ketua Umum Aburizal Bakrie agar munas dilaksanakan sebelum bulan puasa dan usul dari kubu Agung Laksono agar dilakukan 27 Mei 2016.
Idrus menuturkan kepastian waktu penyelenggaraan munas kembali menunggu rapat pleno DPP Golkar. "Yang tentu ini adalah Bali. Karena yang memiliki kewenangan untuk menentukan ini adalah rapat pleno DPP Partai Golkar," kata Idrus.
"Saya kira itu kepastian tentang pelaksanaan munaslub karena penyelenggaranya adalah DPP Partai Golkar Munas Bali dan masa kepengurusannya tinggal tiga setengah tahun," tuturnya.
