TEMPO.CO, Jakarta - Adhyaksa Dault diminta tidak memanfaatkan gerakan Pramuka untuk mengejar ambisi politiknya. "Saat ini, makin terlihat jabatan Ketua Kwarnas Pramuka hanya dijadikan batu pijakan," kata Wakil Ketua Kwartir Daerah Pramuka Bengkulu Riyadi Santoso pada Senin, 7 Maret 2016.

Pernyataan Riyadi itu disampaikan terkait dengan wawancara langsung yang dilakukan TVOne dengan Adhyaksa Dault pada Jumat, 4 Maret 2016. Pada acara Apa Kabar Indonesia dengan tema “Menuju DKI-1”, Adhyaksa menggunakan seragam Pramuka.

Nara sumber lain adalah Ahmad Dani, musikus yang menyatakan niatnya menjadi calon Gubernur Jakarta pada Pilkada 2017. Pada 20 September 2015, Adhyaksa telah mendeklarasikan diri sebagai calon Gubernur Jakarta.

Beberapa pekan lalu, Adhyaksa juga menggunakan seragam Pramuka ketika diwawancara wartawan mengenai program dan kesiapannya menjadi calon Gubernur Jakarta. Saat itu, mantan Menpora ini baru rampung menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Pernyataan senada disampaikan IGA Diah Yuniti, mantan pengurus Kwarda Pramuka Bali. "Adhyaksa Dault dapat menyeret gerakan Pramuka ke ranah politik," kata Yuniti.

Riyadi Santoso dan Yuniti menjelaskan, sejak Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka di Kupang, NTT, Desember 2013, mereka sudah curiga terhadap pencalonan Adhyaksa sebagai Ketua Kwarnas Pramuka.

Menurut dia, Adhyaksa belum pernah menjadi pengurus pramuka dan lebih banyak berkiprah di organisasi kepemudaan hingga menjadi Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 1999-2002 dan calon anggota DPR dari PKS.

Salah seorang pengurus Kwarda Jawa Timur menjelaskan, Adhyaksa memang memiliki hak politik pribadi. "Hanya, saat menggunakan ruang politik pribadi, simbol organisasi nonpolitik tidak dibawa serta," katanya. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan, bukan organisasi kemasyarakatan atau politik.

Pengurus dari kwarda lainnya menjelaskan, langkah Adhyaksa telah melanggar etika organisasi. Menurut dia, Ketua Kwartir adalah figur seorang pendidik yang mengayomi, menginspirasi, dan menjadi teladan peserta didik (siaga, penggalang, penegak, dan pandega).

"Figur itu menjadi gugur ketika ia tampil sebagai politikus yang berebut kekuasaan. Guru, pembina, pamong adalah figur yang sudah mampu menjaga jarak dengan perebutan kekuasaan dalam kancah politik praktis," kata pengurus yang tidak bersedia disebut namanya ini.

Adhyaksa membantah melakukan politisasi gerakan Pramuka. Dia menjelaskan, tidak ada masalah di internal organisasi dan tak ada kwartir daerah pramuka yang menolaknya maju dalam Pilkada Jakarta.

Adhyaksa telah meminta izin kepada para Ketua Kwarda melalui forum WhatsApp grup. "Saya mau maju bagaimana? Semua bilang, maju terus, maju terus," katanya dalam konferensi pers di kediamannya di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, 7 Maret 2016.

Menurut Adhyaksa, saat diwawancara TVOne Jumat pekan lalu, dia hendak melantik Gubernur Zumi Zola sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Pramuka Jambi. "Masa saya harus ganti baju dulu, itu kan saya diminta dadakan," katanya.

Ketua Kwarda Pramuka Kalimantan Timur Hatta Zainal mengakui, Adhyaksa telah menjelaskan ke forum Rakernas Gerakan Pramuka pada 22-25 Februari 2016. "Dia berjanji tidak akan membawa-bawa pramuka dalam Pilkada Jakarta," katanya pada Senin, 7 Maret 2016.

Namun Hatta Zainal meminta Adhyaksa nonaktif sebagai Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka periode 2013-2018. "Sebaiknya nonaktif saat dia mendaftar sebagai calon Gubernur Jakarta," ucap Hatta.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI