TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar seribu kepala desa dan sekretaris desa berunjuk rasa di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini. Mereka meminta DPR mengubah Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ingin ada undang-undang khusus soal pemerintahan desa."Kami dari desa untuk mengepung kota menuntut agarkami didengarkan," kata Ketua Presidium PersatuanKepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara, Sudir Santoso, dalam orasinya di lapangan sepak bola gedung parlemen.Menurut dia, Undang-Undang Pemeirntahan Daerah yang diikuti penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005menyulitkan kerja mereka. Pengunjuk rasa juga mendesak Menteri Dalam Negeri agar ikut mendengar aspirasi mereka. Mereka datang sekitar pukul 8.30 WIB menumpang 10 bus besar.Sudir mengatakan, para pemimpin desa kesal terhadap Menteri Dalam Negeri karena sudah tiga kali didatangi tapi menolak bertemu. "Kalau sampai jam empat sore ini menteri tak mau menerima, kami kepung Departemen Dalam Negeri."Di atas panggung orasi, mereka disambut Pemimpin DPR. Hadir antara lain, Ketua DPR Agung Laksono dan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfud Sidik, serta Wakil Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa Saifullah Ma'shum. Mereka berjanji mengabulkan aspirasi para pengunjuk rasa.Yophiandi