TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan pelaporan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan adanya gratifikasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin merupakan kampanye hitam. Menurut dia, kampanye hitam tersebut digerakkan oleh salah satu calon Ketua Umum Golkar.

"Saya menilai permainan makin kasar dalam persaingan calon Ketua Umum Golkar menjelang musyawarah nasional awal April mendatang. Pesawat milik sendiri, kok, dibilang gratifikasi?" ujar Bambang saat dihubungi pada Selasa, 23 Februari 2016.

Bambang menceritakan, dia merupakan salah satu pemegang saham di PT Kodeco-Jhonlin sejak 2005 sebelum menjadi anggota DPR. Menurut dia, perusahaan itu bergerak pada bidang pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan serta angkutan laut, angkutan udara, dan alat berat. "Jadi, apanya yang salah dan apanya yang gratifikasi?" tuturnya.

Dalam foto yang dilaporkan oleh LAKP ke MKD, menurut Bambang, ada pula beberapa pengusaha seperti Siti Hediati Hariyadi alias Titik Soeharto dan M.S. Hidayat. "Kenapa enggak sekalian saja dilaporkan gratifikasi dari pengusaha dan grupnya? Belum lagi kiai-kiai yang mendoakan, kenapa enggak dilaporkan juga gratifikasi doa?" katanya.

Selasa siang, 23 Februari 2016, Lembaga Advokasi Kebijakan Publik melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin ke MKD atas dugaan menerima gratifikasi berupa pesawat jet mewah. Perwakilan LAKP, M. Adnan, melaporkan Ade dengan membawa bukti berupa foto Ade di dalam pesawat jet tersebut bersama beberapa anggota DPR lainnya.

Adnan mengatakan hanya membawa bukti berupa foto-foto yang tersebar di media sosial. Dia pun tidak dapat menjelaskan ketika ditanya dari siapa gratifikasi itu diberikan. Adnan hanya mengetahui bahwa penggunaan pesawat tersebut diberikan oleh seorang pengusaha di Kalimantan.

Adnan pun berharap MKD-lah yang proaktif dalam mengusut kasus tersebut. Adnan juga mengaku melaporkan Ade dengan tujuan agar lembaga negara, termasuk DPR, lebih berintegritas sehingga dipercaya rakyat. "Siapa yang bisa mengendalikan kami? Kami tidak ada hubungan apa pun dengan partai politik," ucapnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI