TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Koordinator ICW Lucky Djani menegaskan menolak rencana kerja Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melatih sejumlah DPRD di Indonesia untuk memberantas korupsi. Sebelumnya Wakil Ketua DPD RI Laode Ida juga mengungkapkan penolakan yang sama."Hal tersebut akan buang-buang waktu, energi, uang, pemikiran dan lain sebagainya. Secara alamiah mereka akan mencari cara menilep sumber daya publik,” katanya di Jakarta kepada Tempo.Menurutnya KPK harus fokus pada pemikiran trik-trik melakukan langkah intervensi sehingga terlihat kinerjanya di mata publik. Dia menilai bahwa kinerja KPK kalau dilihat berdasarkan atas kasus masih jauh dari harapan publik dan adanya kesulitan KPK menembus kasus-kasus besar. “Pusatkan pada perhatian kira-kira sektor mana yang hendak di kembangkan,” ujarnya.KPK merencanakan akan melakukan pelatihan pencegahan korupsi kepada DPRD pada bulan April 2006 dengan agenda utama membangun moralitas dan integritas di badan DPRD. Dananya di peroleh dari sejumlah negara donor yang berjumlah Rp 9,6 miliar.Namun Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Samsahadi Saputra, enggan mengatakan para negara donor itu. Pelatihan tersebut direncanakan minimal 3 hari, tergantung atas kepentingannya. “Semua masih dalam tahap kajian,” katanya.Zaky Almubarok I