Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pres terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Jokowi menyampaikan jika dirinya terus mengikuti sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Mataram - Presiden Joko Widodo meminta pers patuh terhadap kode etik jurnalistik. Menurut dia, jika diabaikan, pemberitaan menjadi tidak akurat dan tidak berimbang serta campur aduk dengan opini.
“Saya membaca media online, ada ketidakpatuhan terhadap kode etik jurnalisme,” kata Jokowi dalam puncak acara Hari Pers Nasional 2016 yang digelar di Pantai Kuta Lombok Tengah, Selasa, 9 Februari 2016.
Menurut Jokowi, pada era sekarang, pemerintah tak bisa menekan pers. Sebaliknya, pers saat ini yang menekan pemerintah dan pers ditekan persaingan industri. “Ini hal-hal yang harus dihindari,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, dalam era kebebasan pers saat ini, banyak media yang memuat berita baik sehingga bisa menjadi vitamin yang menyehatkan. “Tapi kadang-kadang ada yang mengganggu kesehatan pikiran kita,” tutur Jokowi.
Dia berharap media bisa memuat pemberitaan yang membangun optimisme etos kerja sehingga bisa melahirkan produktivitas. Bukan sebaliknya, mempengaruhi pesimisme dan terjebak berita sensasional. “Apalagi ditambah-tambah,” ucapnya.
Jokowi mencontohkan beberapa media yang menulis berita yang bisa membuat pesimisme, seperti berita yang berjudul “Indonesia Diprediksi Hancur” atau “Semua Pesimistis Target Pertumbuhan Ekonomi Tercapai”. “Padahal pers adalah media pembentuk moral,” katanya.
Jokowi meminta media tidak bertumpu pada rating dalam kompetisi industri pers. Dia juga berharap setiap stasiun televisi menayangkan lagu-lagu nasional, seperti Garuda Pancasila atau Padamu Negeri. “Alangkah bagusnya kalau ditayangkan prime time, bukan tengah malam,” ujarnya.
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
4 jam lalu
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.