TEMPO.CO, Jakarta - Komite I Dewan Perwakilan Daerah melakukan rapat kerja dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Wakil Gubernur Papua Barat dengan agenda pembahasan implementasi otonomi khusus di Papua. Acara dibuka oleh Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam, didampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta.

Dalam pertemuan itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan sejumlah hal yang telah dilakukan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat selama ini. Menurut dia, pemerintah sudah melakukan sesuatu untuk kehidupan masyarakat Papua yang lebih baik.

"Ada akselerasi pembangunan infrastruktur di sana," kata Luhut dalam rapat itu, Selasa, 9 Februari 2016. Luhut menuturkan, akibat akselerasi pembangunan itu, antardaerah di Papua akan terhubung.

Apa yang dipaparkan oleh Luhut dan Sutiyoso sebagai Kepala BIN mendapat tanggapan dari anggota Komite I DPD. Salah satunya dari anggota DPD perwakilan Provinsi Papua, Yanes Murib. Menurut dia, otonomi khusus Papua belum memberikan manfaat bagi rakyat Papua.

"Terkait dengan otonomi khusus selama ini belum dirasakan oleh masyarakat Papua," tuturnya. Ia mengungkapkan perlu adanya audit terhadap dana otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebab, bagi dia, semua daerah memiliki virus yang sama, yaitu korupsi. "Pemerintah daerah harus dibenahi."

Menanggapi hal itu, Luhut menjawab, pihaknya akan mencoba mengaudit penggunaan dana otonomi khusus. Ia menegaskan, jangan ada yang berani macam-macam dengan dana otonomi khusus karena kalau terbukti ada penyelewengan akan ditindak tegas.

Luhut juga menjabarkan mengenai poin-poin pembangunan yang dilakukan di Papua. Pembangunan itu ada di berbagai bidang, seperti kesehatan, ekonomi, infrastruktur, hukum dan penghormatan HAM, kependudukan, affirmative action, dan pemeliharaan stabilitas serta keamanan.

DIKO OKTARA

Gubernur Papua: Kita Minta Jakarta Percaya pada... oleh tempovideochannel