TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesian Corruption Watch mendesak Mahkamah Agung agar segera memutuskan permohonan uji materiil Instruksi Presiden Nomor 2/2002 tentang Release and Discharge terhadap penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.Menurut lembaga swadaya masyarakat antikorupsi itu, permohonan sudah diajukan sejak 2003 tapi hingga kini MA belum memutuskan. “Inpres itu cacat hukum," kata Emerson Yuntho, Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, di kantor MA, Jakarta, hari ini.Menurut Emerson, Inpres itu melanggar UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), TAP MPR Nomor 9/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, serta Undang-Undang U Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4. Inpres itu digunakan untuk membebaskan pengemplang dana BLBI dari proses hukum.Padahal, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian uang negara tak menghapuskan tindak pidana seseorang. "Kejaksaan harus tetap melimpahkan tersangka debitur (pengutang) dan BPPN ke pengadilan, kalau sudah melakukan R&D," ujarnya.Thoso Priharnowo
Berita terkait
KY Ungkap Hasil Investigasi Sementara Dugaan Pimpinan Mahkamah Agung Ditraktir Pengacara
16 jam lalu
Pimpinan Mahkamah Agung (MA) dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelangaran kode etik hakim karena ditraktir pengacara
Baca SelengkapnyaAlasan Mahkamah Agung Tak Lagi Publikasikan Putusan Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan
1 hari lalu
Juru bicara Mahkamah Agung Suharto mengatakan sejak putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan dimuat di direktori, sudah diunduh sebanyak 623.766 kali.
Baca SelengkapnyaPutusan Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan Diunduh 600 Ribu Lebih, Mahkamah Agung Tutup Akses
1 hari lalu
Mahkamah Agung atau MA resmi menutup akses publikasi perkara perceraian aktris Ria Ricis dan Teuku Ryan
Baca SelengkapnyaSiap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
5 hari lalu
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
6 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaPimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
7 hari lalu
Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung
Baca SelengkapnyaAustralia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
8 hari lalu
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMakna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
13 hari lalu
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
13 hari lalu
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
Baca SelengkapnyaKPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
14 hari lalu
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Baca Selengkapnya
