TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota DPR Djoko Susilo mengatakan bahwa parlemen tak mau menjadi tukang stempel pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan aceh.Maka DPR tak ingin tergesa-gesa memenuhi batas waktu 31 Maret untuk menyelesaikan pembahasan, seperti isi nota kesepahaman pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka. “Kalau pemerintah ngotot (pembahasan selesai 31 Maret) sama saja menjadikan DPR tukang stempel," katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.Politikus Fraksi Partai Amanat Nasional itu melihat ada indikasi DPR harus mengikuti “kejar tayang” sesuai dengan keinginan pemerintah. Tapi keinginan pemeirntah tak bisa dipenuhi karena pada 24 Maret, DPR memasuki masa reses. Ia membenarkan masa reses bisa untuk melanjutkan penggodokan. “Tapi tetap saja pesannya, tergesa-gesa>”DPR telah memutuskan rancangan dibahas oleh panitia khusus. Kini, rancangan versi pemerintah itu sedang dibahas di badan legislasi. Stefanus Pramono
Berita terkait
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
7 menit lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
10 menit lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca SelengkapnyaRespons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif
54 menit lalu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.
Baca SelengkapnyaSoal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan
1 jam lalu
Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.
Baca SelengkapnyaUsia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun
2 jam lalu
Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.
Baca SelengkapnyaTiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara
2 jam lalu
Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun
3 jam lalu
DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok
4 jam lalu
Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana
Baca SelengkapnyaDraf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik
7 jam lalu
Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran
Baca SelengkapnyaWahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
17 jam lalu
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
