Tempat wisata Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah, 21 Juli 2015. Gedung bersejarah yang menjadi ikon kota Semarang ini ramai dikunjungi warga untuk menghabiskan waktu liburan Lebaran. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Semarang - Upaya pemerintah membangun kampung Bahari di kawasan Tambak Lorok Kota Semarang menimbulkan keresahan warga yang tinggal. Penduduk di kampung Tambak Lorok, kelurahan Tanjung Emas Kecamatan, Semarang Utara mengaku khawatir digusur.
“Katanya tidak ada penggusuran, tapi kenapa sudah ada patok dan tanda merah di beberapa rumah warga? Itu yang membuat warga resah,” kata Suep, tokoh masyarakat, kampung Tambak Lorok, kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan, Semarang Utara, Rabu 3 Februari 2016.
Ia khawatir penanda untuk rancangan pembangunan itu membuat resah warga, apa lagi ada informasi sebagian penduduk di kawasan Tambak Lorok yang berdampak pembangunan akan direlokasi ke rumah susun. “Kami tentunya tidak akan mau tinggal di Rusun. Kami inginnya tinggal di rumah kami semula," Suep menambahkan.
Suep bersama warga mengancam akan menemui presiden Joko Widodo bila pembangunan kampung maritim itu merugikan warga. Sikap itu dilakukan bila rencana Presiden mengembangkan wilayah Tambak Lorok berbeda dengan yang hendak dikerjakan Pemkot Semarang. “Akan iuran bersama warga Tambak Lorok mendatangi Presiden Joko Widodo di Jakarta,” katanya.
Pemerintahan Jokowi membangun kampung Tambak Lorok di kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara menjadi kampung berbasis maritim. Tambak Lorok merupakan kampung nelayan di Kota Semarang yang selama ini dikenal kumuh.
Pembangunan kampung maritim di Kota Semarang itu bagian dari program pemerintah Jokowi yang sebelumnya dua kali mengunjungi kampung di pesisir Kota Semarang. Kampung itu menjadi bagian pembangunan dari enam daerah lain di Indonesia yang masuk program pengembangan kampung maritim.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Supriyadi menilai keresahan warga kampung nelayan itu akibat sosislisasi pembangunan di Tambak Lorok masih minim. “Keresahan masyarakat ini akibat kurang adanya komunikasi yamg intensif antara Pemkot dam warga,” kata Supriyadi.
Ia meminta agar Pemkot Semarang turun ke masyarakat Tambaklorok dan menjelaskan secara transparan langsung ke masyarakat. “Pemkot jangan hanya melakukan sosialisasi kepada lurah saja,” kata Supriyadi menegaskan.
Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, M Farchan menyatakan tak ada penggusuran warga di kampung Tambaklorok. Ia menegaskan pengembangan Kampung Bahari Tambaklorok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Masyarakat tidak perlu khawatir, karena tidak akan ada penggusuran," kata Farchan.
