TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Supratman Andi Agtas, menyatakan ada empat poin usulan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Yang pertama, terkait dengan penyadapan," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Februari 2016.
Poin penyadapan tertulis dalam Pasal 12A sampai dengan Pasal 12F. Dalam salah satu pasal, penyadapan boleh dilakukan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin Dewan Pengawas. "Tapi pimpinan KPK tetap harus meminta izin Dewan Pengawas paling lama 1x24 jam setelah penyadapan," kata Supratman.
Pembentukan Dewan Pengawas masuk ke dalam poin lain revisi UU KPK, yakni dalam Pasal 37A sampai dengan Pasal 37F. "Menurut pengusul, Dewan Pengawas perlu dimiliki oleh KPK," kata Supratman. Dalam salah satu pasal, Dewan Pengawas merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri. Dewan Pengawas dipilih dan diangkat oleh Presiden.
Selain mengawasi kinerja KPK, Dewan Pengawas yang terdiri dari lima orang tersebut, berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK. Dewan Pengawas memiliki tugas mengevaluasi kinerja pimpinan KPK secara berkala, yakni sekali dalam setahun.
Poin revisi yang ketiga adalah mengenai penyelidik dan penyidik KPK yang diatur dalam Pasal 43, Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B. Dalam salah satu pasal, penyelidik KPK merupakan penyelidik dari Polri yang diperbantukan pada KPK dengan masa tugas minimal dua tahun.
Dalam pasal selanjutnya, penyidik KPK merupakan penyidik yang diperbantukan dari Polri, Kejaksaan, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang diberi wewenang khusus oleh UU dengan masa tugas minimal dua tahun.
Poin yang terakhir, terkait dengan penyidikan dan penuntutan, KPK diberi wewenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi. "Poin itu tertuang dalam Pasal 40," ujar politikus dari Partai Gerindra tersebut.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Berita terkait
Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah
1 jam lalu
Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan eks Kepala Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Achmad Fauzi
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP
3 jam lalu
Eks Sespri Kasdi Subagyono minta perlindungan LPSK karena BAP miliknya di KPK bocor ke tangan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaSidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan
4 jam lalu
Jaksa KPK menghadirkan empat saksi dalam sidang bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024
Baca SelengkapnyaKepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Bermula dari Bisnis Ekspor Impor
4 jam lalu
Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh pengacara bernama Andreas atas tuduhan tak lapor LHKPN secara benar.
Baca SelengkapnyaKPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka
5 jam lalu
Johanis Tanak mengatakan dalam penyidikan baru tersebut KPK akan mencari bukti untuk penetapan tersangka.
Baca SelengkapnyaKepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN
6 jam lalu
Dilansir dari laman e-LHKPN milik KPK, Kepala Bea Cukai Puwakarta itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022.
Baca SelengkapnyaTahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit
15 jam lalu
KPK akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Tidak dilakukan jemput paksa.
Baca SelengkapnyaKPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus
17 jam lalu
KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.
Baca SelengkapnyaRespons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus
20 jam lalu
KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar
21 jam lalu
Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.
Baca Selengkapnya