TEMPO Interaktif, Jakarta: Surat permintaan izin untuk memeriksa Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, sebagai tersangka dugaan korupsi perpanjangan hak guna bangunan Hotel Hilton belum diterima oleh Presiden. Surat dari Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu masih tertahan di Sekretariat Kabinet."Saya sudah cek, surat tersebut masih diproses di Staf Deputi di Sekretaris Kabinet," kata ketua tim, Hendarman Supandji, di gedung Kejaksaaan Agung, Jakarta, tadi pagi.Hendarman menjelaskan, memang prosedurnya, surat diterima Sekretaris Kabinet sebelum ke tangan Presiden. Jaksa Agung Muda Bidang TIndak Pidana Khusus Kejaksaan Agung itu membantah pemeriksaan Ali Mazi, sebagai pengacara PT Indobuildco, diprioritaskan dengan alasan semua kasus korupsi memang harus didahulukan.Tersangka lainnya dalam kasus Hilton, Robert J. Lumempauw, Kepala Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, diperiksa penyidik mulai sekitar pukul 10.30 WIB. Robert datang didampingi beberapa pengacara. Robert diperiksa untuk kedua kalinya dalam kasus yang merugikan negara Rp 1,9 triliun itu.Dian Yuliastuti